Kementerian Sosial menegaskan bahwa sekitar 50 ribu penerima bantuan sosial di Jawa Barat terlibat dalam aktivitas judi online, dengan total transaksi yang mencapai Rp 199 miliar. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengakui bahwa pihaknya telah mengajukan revisi terhadap kriteria penerima bansos. Ia menegaskan bahwa bantuan sosial sebaiknya ditujukan kepada mereka yang sudah tidak produktif secara usia, seperti lansia atau yang sudah renta. Menurutnya, penerima bansos dengan usia produktif, misalnya 40 hingga 45 tahun, seharusnya memiliki kemampuan bekerja dan tidak memerlukan bantuan.
Dedi juga mengungkapkan bahwa adanya ketidaktepatan dalam penyebaran bansos. Contohnya, terdapat warga lanjut usia di atas 70 tahun yang tidak menerima bantuan, sementara ada yang tidak memenuhi kriteria tapi masih menerima. Ia menyebut masalah ini sebagai “kecemburuan sosial,” di mana data kependudukan yang tidak akurat menyebabkan pencatatan yang salah.
Untuk mengatasi hal ini, Pemprov Jawa Barat meminta Kemensos melakukan pendataan ulang penerima bansos dengan melibatkan masyarakat setempat. Dedi menyarankan agar seleksi penerima bansos dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat desa, kabupaten, hingga provinsi, melalui peraturan yang diatur secara lokal.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf sempat mengungkap bahwa Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah penerima bansos terbanyak yang terindikasi judi online. Data menunjukkan bahwa 49.431 penerima bansos di provinsi tersebut terlibat dalam judi online dengan total deposit sebesar Rp 199 miliar.
Data riset terbaru menunjukkan bahwa praktik judi online di kalangan penerima bansos tidak hanya terjadi di Jawa Barat, tetapi juga di beberapa daerah lain di Indonesia. Analisis menunjukkan bahwa faktor utama adalah adanya kelalaian dalam pemantauan dan penyebaran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
Studi kasus menunjukkan bahwa desa-desa dengan sistem pendataan lokal yang kuat mengalami penurunan kasus judi online di kalangan penerima bansos. Ini menunjukkan bahwa pendekatan lokal dalam pengelolaan bantuan sosial dapat efektif menurunkan masalah sosial seperti ini.
Jaga agar bantuan sosial diarahkan kepada mereka yang sesungguhnya membutuhkannya. Dengan pendataan yang akurat dan partisipasi masyarakat, kita bisa menciptakan sistem bantuan sosial yang lebih adil dan efektif.
Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page
Owner Thecuy.com