Kubu Risalah Kisruh Soal Lisa Mariana Mengenai Penyaluran Dana Kasus Bank Jateng

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Lisa Mariana mengakui telah menerima dana berhubungan dengan dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Tim hukum Ridwan Kamil (RK) telah menyerahkan informasi tersebut kepada penyidik untukpenyelidikan lebih lanjut.

“Kami tidak berkekuasaan untuk merespon atau memberikan komentar pada materi yang merupakan domain penyidik KPK dan saksi yang sedang theykamati,” ujar pengacara RK, Muslimin Jaya Butarbutar, pada hari Sabtu (23/8/2025).

Pengacara tersebut juga menyatakan kebobrokan karena Lisa terus menegaskan bahwa anaknya adalah keturunan biologis kliennya. Hasil tes DNA dari Lab Dokkes Polri menunjukkan hasil yang berbeda.

“Namun, dalam berbagai kesempatan, Lisa Mariana selalu mengaku bahwa anak klien kami adalah anak kandungnya. Padahal, hasil tes DNA menunjukkan kesimpulan berbeda,” katanya.

Lisa Mariana diperiksa oleh KPK sehubungan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di bank BJB. Dia menyatakan bahwa dana yang diterimanya digunakan untuk anaknya.

“Benar, untuk anak saya saja,” katanya di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, pada Jumat (22/8).

Lisa tidak mau menjelaskan jumlah nominasinya, mengutip bahwa hal itu telah diserahkan kepada KPK.

Dalam kasus ini, KPK telah menentukan lima orang sebagai tersangka, yakni Yuddy Renaldi (mantan Direktur Utama Bank BJB), Widi Hartono (pimpinan Divisi Corporate Secretary BJB), serta Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Sophan Jaya Kusuma (svasta). Tindakan mereka diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 222 miliar, yang diduga digunakan untuk keperluan non-budgeter. Kasus ini terjadi selama masa jabatan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat.

Menurut laporan terbaru, kasus korupsi pengadaan iklan di berbagai instansi negeri terus menjadi masalah yang mengkhawatirkan. Beberapa analis mengemukakan bahwa pemeriksaan KPK terhadap Lisa Mariana merupakan langkah penting untuk mendalami alur dana yang diduga melibatkan pihak swasta dan instansi publik. Pelanggaran seperti ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik. Studi kasus serupa di berbagai daerah menunjukkan bahwa pengawasan ketat pada proses pengadaan iklan sangat diperlukan untuk meminimalisir praktik korupsi.

Kasus ini juga mengangkat persoalan tentang jawaban yang diambil terhadap saksi yang terlibat dalam kasus korupsi. Beberapa ahli hukum menyarankan agar penilaian terhadap kredibilitas testimoni dikerjakan dengan cermat, terutama jika bertumpu pada fakta-fakta yang bisa diverifikasi seperti hasil tes DNA. Sebuah infografis yang dirilis oleh lembaga swadaya masyarakat menunjukkan bahwa dalam sebagian besar kasus korupsi, bukti-bukti tuntas dan transparan merupakan kunci untuk keberhasilan peradilan.

Membangun kejutionsuteraan dan transparansi dalam pengadaan proyek publik adalah langkah yang tidak boleh diabaikan. Kejatuhan kasus korupsi seperti ini bukan hanya tentang menghukum pelaku, tetapi juga tentang memberdayakan sistem perlindungan yang lebih kuat. Setiap warga negara memiliki peran untuk memantau dan melaporkan praktik tidak beres. Jangan takut untuk mengangkat suara, karena setiap eksposur terhadap kerusakan ini adalah langkah menuju masyarakat yang lebih adil dan bersih.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan