KPK menemukan adanya praktik pemerasan dalam proses pemerolehan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan yang telah berlangsung selama enam tahun, dari 2019 hingga 2025. Dalam perkara ini, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, yang lebih dikenal sebagai Noel, menjadi salah satu figuran utama.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan dalam konferensi pers yang diadakan pada Jumat (22/8/2025) bahwa modus pemerasan ini melibatkan pembatasan, penundaan, atau bahkan penolakan pemrosesan permohonan sertifikat K3 bagi pihak yang tidak bersedia membayar uang tambahan sebesar Rp 6 juta. Padahal, biaya resmi untuk proses tersebut hanya Rp 275 ribu per permintaan.
“Menariknya, ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan, ternyata biaya resmi sertifikat K3 hanya Rp 275 ribu. Namun, para pekerja atau buruh harus mengeluarkan hingga Rp 6 juta karena adanya pemerasan yang dilakukan dengan cara memperlambat atau bahkan menolak pemrosesan permohonan sertifikat jika tidak membayar tambahan,” ujar Setyo dalam konferensi pers tersebut.
Setyo mengungkapkan jumlah uang yang diperoleh dari praktik pemerasan ini mencapai Rp 81 miliar. Dari jumlah tersebut, salah satu penerima uang suap adalah Immanuel Ebenezer, yang menerima sebesar Rp 3 miliar pada tahun 2024.
“Uang yang diperoleh dari selisih antara biaya yang dibayarkan oleh permohon sertifikat kepada perusahaan jasa K3 dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seharusnya, kemudian dialurkan kepada beberapa pihak, termasuk Rp 81 miliar,” tambahnya.
Studi kasus ini menunjukkan bagaimana sistem korupsi dapat merontokkan proses administrasi yang seharusnya transparan. Pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 tidak hanya memperberat beban finansial bagi para pekerja, tetapi juga mengancam keselamatan kerja yang seharusnya dilindungi oleh regulasi pemerintah.
Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana sistem pengawasan dan akuntabilitas dapat diperkuat untuk memastikan bahwa praktek semacam ini tidak terjadi lagi di masa depan. Masyarakat dan instansi terkait seharusnya bekerja sama untuk membangun sistem yang lebih saksama dan transparan, sehingga hak-hak pekerja dapat dilindungi dengan layak.
Korupsi dalam sektor publik tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang seharusnya melindungi mereka. Inilah saatnya untuk menggali lebih dalam dan mengejar kebersihan dalam semua tingkat pemerintahan. Setiap langkah yang diambil hari ini akan membentuk masa depan yang lebih adil dan transparan bagi generasi mendatang.
Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page
Owner Thecuy.com