Wakil Menteri Pemberdayaan Perdesaan dan Kelombeiangan Noel Tangka Mengaku Tak Terjaring Operasi Terpadu KPK

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

KPK telah melakukan penahanan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, yang lebih dikenal dengan nama Noel, dalam kasus pemerasan terkait sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Saat akan diangkut dengan mobil tahanan KPK, Noel mengungkapkan dirinya tidak pernah mengalami operasi tahanan terbuka (OTT).

“Saya juga ingin jelas bahwa saya tidak di-OTT,” ucapnya saat sedang di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025). Selain itu, Noel membantah terlibat dalam kasus pemerasan dan menegaskan bahwa perkara tersebut bukan berhubungan dengan pemerasan.

“Kasus saya bukan kasus pemerasan, supaya narasi luar tidak menjadi semakin rumit dan berarti saya,” terangnya. Dia juga menyebutkan bahwa tidak ada teman yang bersama-samanya yang terlibat dalam kasus pemerasan.

Dalam kasus ini, total terdapat 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka sedang menjalani penahanan selama 20 hari pertama di Rutan KPK. Berikut daftar tersangka dalam kasus pemerasan sertifikasi K3 Kemnaker:

  1. Irvan Bobby Mahendro, Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 2022-2025
  2. Gerry Aditya Herwanto Putra, Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja 2022-sekarang
  3. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit. Bina K3 tahun 2020-2025
  4. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020-sekarang
  5. Immanuel Ebenezer Gerungan, Wamenaker
  6. Fahrurozi, Dirjen Binwasnaker dan K3 pada Maret 2025-sekarang
  7. Hery Susanto, Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021-Februari 2025
  8. Sekarsari, Kartika Putri Subkoordinator
  9. Supriadi, Koordinator
  10. Temurila, PT KEM Indonesia
  11. Miki Mahfud, PT KEM Indonesia

Tonton juga video “Wamenaker Ebenezer Dapat Rp 3 M dari Hasil Pemerasan Sertifikat K3” disini.

Kasus ini mengungkapkan betapa pentingnya transparansi dalam proses sertifikasi K3, di mana pemerasan dan korupsi dapat merusak akreditasi yang seharusnya menjamin keselamatan pekerja. Di masa depan, peraturan yang lebih ketat diperlukan untuk mencegah praktik tidak beretis dan memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja yang sebenarnya. Semangat untuk memerangi praktik korupsi harus terus dipekuatkan demi masa depan industri yang lebih adil dan aman.

Studi kasus:

  • Pemerasan sertifikasi K3 dapat menimbulkan risiko keselamatan yang serius bagi pekerja.
  • Kasus ini mendorong evaluasi kembali mekanisme pemantauan dan pengawasan pada proyek kemnaker.

Korupsi dalam sertifikasi K3 bukan hanya merugikan negara tapi juga berdampak pada keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja. Langkah tegas dari KPK menjadi penjaga integritas yang vital dalam upaya memperbaiki sistem.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan