Buka 300 Fakultas Kedokteran di Indonesia Sebagai Solusi Krisis Tenaga Kesehatan

Para ahli kedokteran di seluruh Indonesia, yang jumlahnya lebih dari 300 orang, telah membentuk Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia (MGBKI). Pengumuman resmi tentang pembentukan majelis tersebut dilakukan pada 22 Agustus 2025 di Aula IMERI Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI), dengan kehadiran 92 guru besar pada saat spesifik tersebut. Mereka berharap untuk membentuk wadah forum yang dapat menghasilkan kebijakan berbasis data ilmiah sebagai masukan dalam pembentukan kebijakan kesehatan. Selain itu, mereka juga merespons rencana pemerintah untuk mendirikan 300 fakultas kedokteran baru sebagai upaya menanggapi kekurangan jumlah dokter di negara ini.

Ketua MGBKI, Prof. Budi Iman Santoso, menjelaskan bahwa rencana tersebut menjadi tantangan yang besar. Ia menekankan bahwa kualitas dokter yang dihasilkan jauh lebih penting dibandingkan jumlahnya. Menurutnya, pembentukan 300 fakultas kedokteran baru tidak hanya memerlukan standar input, fasilitas, dan regulasi, tetapi juga memakan waktu puluhan tahun untuk terwujud dengan baik. Kedokteran yang berkaitan langsung dengan pelayanan manusia membutuhkan standar dan kompetensi yang tinggi agar keselamatan pasien tetap terjamin. Selain itu, ia juga memaparkan masalah distribusi dokter yang belum merata di berbagai wilayah.

Contoh yang diberikan adalah spesialis obstetri dan ginekologi yang jumlahnya saat ini mencapai 6.500 orang. Menurutnya, jumlah spesialis tersebut sudah cukup untuk kebutuhan Indonesia, namun distribusi mereka yang tidak merata yang menjadi masalah utama. Dalam acara yang sama, Prof. Menaldi Rasmin, seorang anggota MGBKI, menyambut baik niat pemerintah untuk meningkatkan jumlah dokter spesialis. Namun, ia juga menambahkan beberapa catatan penting. Ia mengemukakan bahwa peningkatan produksi dokter harus diimbangi dengan tiga komitmen utama yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan tenaga medis.

Pertama, keamanan para dokter harus dijamin, seperti halnya dokter yang ingin bekerja di puskesmas namun terancam oleh kelompok kriminal bersenjata KKB. Kedua, kenyamanan dalam praktik medis harus terpenuhi, misalnya dengan memastikan adanya sarana dan alat yang memadai. Contohnya, di Nusa Tenggara Timur, dokter mengalami kesulitan dalam menyediakan obat kusta karena pasien harus menempuh perjalanan yang jauh dan tidak teratur. Terakhir, kesejahteraan dokter harus dijamin agar mereka dapat berkonsentrasi pada pengabdian loro pengobatan tanpa harus mencari uang tambahan. Ia menyatakan bahwa dokter tidak perlu menjadi miliarder, tetapi cukup mendapatkan penghasilan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak mereka.

Jika ketiga komitmen tersebut tidak terpenuhi, rencana pembukaan 300 fakultas kedokteran baru akan menimbulkan masalah baru. Ribuan dokter baru yang terlatih akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang pasti, baik di rumah sakit swasta maupun negara. Ini akan mengakibatkan peningkatan jumlah dokter yang tidak memiliki jaminan pekerjaan. Seorang ahli menekankan bahwa solusi untuk masalah ini tidak dapat diperoleh dengan membuat masalah baru. Mereka menegaskan bahwa keputusan pemerintah harus dipertimbangkan dengan matang agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.

Menurut studi terbaru, kualitas pendidikan kedokteran di Indonesia masih tetap menjadi tantangan besar. Data menunjukkan bahwa banyak fakultas kedokteran baru yang dibuka tidak memenuhi standar minimal kualitas. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas dokter yang lulus dan siap berprestasi di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap fakultas kedokteran baru yang dibuka memiliki fasilitas dan tenaga pengajar yang memadai. Selain itu, distribusi dokter di wilayah terpencil juga perlu diperhatikan agar layanan kesehatan dapat dijangkau oleh semua masyarakat.

Kesimpulan, rencana pembukaan 300 fakultas kedokteran baru harus didasarkan pada data yang akurat dan rencana jangka panjang. Kualitas pendidikan kedokteran, distribusi dokter, serta keamanan dan kesejahteraan tenaga medis harus menjadi prioritas utama. Langkah ini akan memastikan bahwa Indonesia memiliki tenaga medis yang berkualitas dan siap melayani masyarakat dengan baik.

Baca Berita dan Info Kesehatan lainnya di Seputar Kesehatan Page