Tunjangan Rumah Anggota DPR Naik Rp 50 Juta Mulai Oktober 2024

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, mengungkapkan bahwa anggota DPR menerima tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta per bulan sejak Oktober 2024. KEBERADAAN ini menggantikan fasilitas perumahan yang sebelumnya diberikan kepada anggota parlemen periode 2024-2029. Misbakhun menyatakan hal ini selama pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung DPR, Jumat (22/8/2025).

Sehubungan dengan reaksi negatif masyarakat tentang besarnya tunjangan tersebut, Misbakhun menyarankan untuk menanyakan hal tersebut langsung ke pemerintah. Menurutnya, nilai tunjangan tersebut ditetapkan oleh pemerintah, bukan oleh DPR. Ia juga menjelaskan bahwa fasilitas perumahan telah dihapus, dan sekarang anggota DPR yang berasal dari berbagai wilayah di luar Jabodetabek butuh dukungan finansial untuk tinggal di Jakarta.

Kementerian Sekretariat Negara telah mengambil alih rumah-rumah yang sebelumnya milik DPR untuk dikembalikan ke negara. Misbakhun menekankan bahwa anggota DPR sebagai pejabat negara memerlukan fasilitas untuk tinggal di ibu kota. Oleh karena itu, pemerintah memberikan tunjangan rumah sebagai pengganti fasilitas perumahan.

Selain tunjangan rumah, biaya perjalanan dinas juga ditentukan oleh pemerintah. Misbakhun memberitahu bahwa trakciejinan biaya tersebut berbeda-beda, tergantung tujuan perjalanan. Misalnya, kunjungan kerja ke Surabaya atau Medan memiliki biaya yang berbeda, yang semuanya ditentukan oleh pemerintah.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa implementasi tunjangan rumah ini telah menjadi sorotan publik, terutama karena terasa kontras dengan program efisiensi pembelian yang sedang dilaksanakan pemerintah. Analisis unik dan sederhanakan topik ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu lebih transparan dalam penjelasan tentang mekanisme penentuan besaran tunjangan, agar masyarakat lebih memahami keputusan tersebut.

Kesimpulan
Keputusan pemerintah dalam mengubah fasilitas perumahan menjadi tunjangan rumah telah menjadi subjek perdebatan. Meskipun tujuannya adalah untuk memfasilitasi anggota DPR dari berbagai wilayah, penting bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan yang jelas agar masyarakat memahami alasan di balik besaran tunjangan tersebut. Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan penjelasan yang akurat akan membantu meminimalkan kritik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page