Perkembangan Permukiman Yahudi di Tepi Barat Palestina Ditentang Muhammadiyah

Israel telah menyetujui pembangunan permukiman Yahudi yang menjadi sikap provokatif di kawasan Tepi Barat, Palestina. Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad, mengecam keras tindakan tersebut.

“Tindakan yang tidak berperikemanusiaan dan tidak menghargai kepentingan bangsa lain. Hal ini secara tidak langsung menginginkan bangsa Palestina untuk dihancurkan,” kata Dadang kepada wartawan pada hari Jumat (22/8/2025).

Menurut Dia, diperlukan langkah-langkah konkret dari berbagai pihak untuk menghentikan kekejamna Israel. Aksi protes terhadap negara tersebut harus terus berlanjut tanpa hebatnya.

Protes diperlukan supaya seluruh dunia menekan Israel agar menghentikan tindakan tidak manusiawianya.

Pembangunan permukiman yang menjadi sorotan saat ini, yakni proyek E1, merupakan sebuah proyek yang menjadi ambisi negara Israel sejak lama. Diketahui, proyek tersebut mengajukan pembangunan di area seluas kurang lebih 12 kilometer persegi, dengan nama E1 di timur Yerusalem.

Rencana pembangunan tersebut pernah dihentikan selama beberapa tahun karena mendapat penentangan dari komunitas internasional. Komunitas tersebut menganggap proyek tersebut akan menjejak kelangsungan negara Palestina di masa depan. Proyek yang disebut E1 ini mencakup pembangunan sebanyak 3.401 unit rumah di permukiman Ma’ale Adumim, Yerusalem Timur, serta pembangunan 3.515 unit rumah lainnya di sekitarnya.

Sementara itu, proyek tersebut diyakini bertujuan memekarkan Tepi Barat menjadi dua bagian yang terpisah, mensisahkan kota-kota di utara dan selatan, serta mengisolasi Yerusalem Timur.

Pemerintahan Israel telah memberi persetujuan terhadap proyek E1 pada pekan lalu. Izin tersebut diumumkan oleh Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, dan mendapat persetujuan akhir dari komisi perencanaan Kementerian Pertahanan pada hari Rabu (20/8) waktu setempat. Smotrich pun membantu proyek tersebut dengan memberikan dukungan penuh.

“Dengan adanya proyek E1, kita akhirnya melaksanakan apa yang telah kita janjikan selama bertahun-tahun. Negara Palestina sedang dihapus, bukan melalui slogan, tetapi melalui pelaksanaan,” ucap Smotrich dalam pernyataannya setelah mendapatkan persetujuan akhir, sebagaimana laporan Reuters.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam proyek tersebut. Ia menyuruh Israel untuk segera menghentikan semua aktivitas pembangunan permukiman. Guterres memperingatkan bahwa proyek tersebut menjadi ancaman nyata bagi terwujudnya solusi dua negara.

Semua permukiman Israel di Tepi Barat, yang diduduki sejak tahun 1967, dianggap ilegal menurut hukum internasional, baik yang mendapatkan izin dari Tel Aviv dan yang tidak. Pemerintahan Palestina mengecam keras persetujuan tentang pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat. Menurut mereka, hal tersebut bisa merusak peluang tercapainya solusi dua negara.

“Tindakan tersebut mempengaruhi kemungkinan penerapan solusi dua negara, pembentukan negara Palestina, serta menghancurkan kesatuan geografis dan demografisnya,” ujar Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, pada hari Kamis (21/8/2025).

Di era globalisasi ini, permasalahan antara Israel dan Palestina masih menjadi topik hangat. Para pakar dan aktivis telah memaparkan keterlibatan dunia internasional dalam pengaruhnya pada kedaulatan Palestina. Peran diplomasi antara kedua negara menjadi sangat penting guna mematuhi hikmat kedaulatan Palestina. Sehingga, negosiasi yang berfokus pada solusi kedaulatan Palestina dapat menjadi langkah terpenting bagi kedua negara tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan terbentuknya solusi dua negara dan persatuan yang nyata. Kedaulatan Palestina menjadi konsep yang harus dipegang teguh seluruh pihak, demi wujudnya perdamaian dan keadilan di Timur Tengah.

Baca juga Berita lainnya di News Page