Israel Mengenali Rencana Pengembangan Pemukiman di Tepi Barat

Komite perencanaan Israel telah memberikan persetujuan final terkait rencana pembangunan permukiman baru di daerah Tepi Barat. Pembangunan tersebut diputuskan pada Rabu (20/08) lalu. Proyek ini akan melibatkan pengembangan tanah terbuka di sebelah timur Yerusalem, yang dikenal dengan sebutan E1. Pemerintah Israel berencana membangun sekitar 3.500 unit perumahan untuk memperluas permukiman Maale Adumin, yang terletak dekat dengan kawasan E1. Wali Kota Maale Adumin, Guy Yifrach, menyatakan dengan gembira bahwa rencana pembangunan di E1 telah mendapat persetujuan dari administrasi sipil.

Inisiatif pemerintah Israel untuk mengembangkan wilayah Tepi Barat ini menuai kritikan luas. Banyak pihak yang menilainya sebagai pelanggaran hukum internasional. PBB dan aktivis hak asasi manusia Palestina mengecam rencana ini, dengan alasan bahwa pembangunan akan memisahkan wilayah Palestina dan menghambat terwujudnya solusi dua negara. Proyek ini mengharuskan Israel menggarap lahan seluas 12 kilometer persegi. Namun, lokasi pembangunannya justru akan mencampakkan kesempatan terbentuknya negara Palestina yang terhubung secara geografis dengan Yerusalem Timur sebagai ibukota.

Peneliti dari organisasi Ir Amim, Aviv Tatarsky, menjelaskan bahwa rencana ini menjadikan negara Palestina sulit untuk dicapai. Dia juga menyatakan bahwa perluasan permukiman itu akan memisahkan wilayah Tepi Barat menjadi utara dan selatan. Dalam kunjungan ke Indonesia, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul menyatakan bahwa rencana seperti itu bertentangan dengan hukum internasional dan akan membuat solusi dua negara tidak mungkin. Sepekan yang lalu, Kementerian Luar Negeri Jerman sudah mendesak Israel untuk menghentikan proyek permukiman ini. Mereka juga menggarisbawahi bahwa Jerman hanya akan mengakui perubahan batas wilayah 4 Juni 1967, yang sudah disepakati oleh kedua pihak yang bersengketa. Menurut pernyataan mereka, pembangunan permukiman melanggar hukum internasional dan resolusi PBB, serta mengganggu upaya mencari solusi dua negara dan mengakhiri pendudukan di Tepi Barat seperti yang dituntut Mahkamah Internasional.

Sayap kanan di Israel, melalui Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, mendukung perencanaan ini. Smotrich, yang mengumumkan proyek tersebut, menyebut persetujuan yang diberikan pada Rabu (20/08) sebagai momen sejarah. Ia menyebutnya sebagai tanggapan terhadap negara Barat seperti Prancis dan Inggris, yang sedang merencanakan pengakuan terhadap Palestina pada September 2025. Smotrich juga menegaskan bahwa ini adalah cara untuk menghapus ide negara Palestina. Kementerian Keuangan Israel juga membuat pernyataan bahwa proyek ini akan mengubur gagasan negara Palestina. Israel mengkritik negara-negara yang berencana mengakui Palestina, menyebutnya sebagai bentuk dukungan terhadap Hamas setelah serangan teror pada 7 Oktober 2023. Rencana ini bagi Israel sebagai tanggapan terhadap upaya internasional yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan mereka.

Konflik ini memperlihatkan kompleksitas situasi di Tepi Barat. Pembangunan permukiman terus menjadi poin kontroversi yang mempengaruhi proses perdamaian. Sementara satu pihak melihatnya sebagai langkah strategis, pihak lain melihatnya sebagai pelanggaran hukum dan hambatan besar untuk terwujudnya solusi damai. Dalam kondisi semakin rumit ini, diperlukan upaya diplomasi yang serius dan inklusif untuk menemukan jalan keluar yang memenuhi keadilan bagi semua pihak.

Baca juga Berita lainnya di News Page