Piyu, yang merupakan ketua Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) dan gitaris dari band Padi, telah mengungkapkan kekhawatiran terhadap sistem extended collective licence (ECL) dalam pengelolaan royalti lagu. Menurutnya, mekanisme ini tidak memberikan keadilan yang cukup bagi musisi dan pencipta lagu.
Pernyataannya tersebut diucapkan saat rapat konsultasi DPR dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), VISI, AKSI, dan WAMI. Rapat ini berlangsung di ruang Komisi XIII DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 21 Agustus 2025. Piyu menjelaskan bahwa ketidakadilan terjadi ketika musisi telah mengizinkan lagu mereka untuk diputar, namun LMKN masih memungut royalti dari penggunaan tersebut.
“Terkait dengan berita yang kami sampaikan, salah satu pernyataan dari ketua WAMI dan LMKN menegaskan bahwa meskipun Ari Lasso telah mencabut hak ciptanya, royalti tetap akan dipungut,” ujarnya. Ia yakin bahwa praktik ini tidaklah adil karena pencipta lagu telah secara sukarela membebaskan hak ciptanya.
Piyu juga menanyakan ke mana hasil pungutan royalti tersebut akan dialokasikan. Ia merasa bahwa proses ini masih kurang transparan. Selain itu, ia juga mempertanyakan sistem pembayaran royalti setelah pertunjukan berakhir, sedangkan menurutnya pembayaran seharusnya dilakukan sebelum acara dimulai.
“Mengapa tidak bisa dilakukan dengan langsung kepada pencipta lagu? Lisensi harus diselesaikan sebelum kami naik ke panggung. Jadi, mengapa kami disarankan untuk berbicara tentang tanggung jawab penyanyi? Tidak berarti harus membayar, tetapi harus memastikan bahwa hak pencipta lagu telah dilayani sebelum penampilan,” jelasnya.
Ia berharap agar pelunasan royalti dapat dilakukan sebelum pertunjukan, sehingga pencipta lagu dapat langsung mendapatkan hak yang seharusnya mereka peroleh. Selain itu, Piyu juga mengingatkan bahwa banyak kasus tunggakan royalti yang menanggung pihak penyelenggara acara, padahal ini bisa dihindari jika sistem pembayaran lebih transparan dan teratur.
DPR, bersama pemerintah dan musisi, menargetkan untuk menyelesaikan revisi UU Hak Cipta dalam waktu dua bulan. Ini dilakukan sebagai upaya untuk memadamkan polemik yang terus berlangung terkait royalti lagu.
Selain itu, ada video menarik tentang Ahmad Dhani dan Once duduk bersama membahas polemik royalti di DPR yang bisa diikuti untuk lebih memahami isu ini.
Bagi musisi dan pencipta lagu, perlindungan hak cipta adalah dasar yang harus diberikan secara adil dan transparan. Tidak hanya sebagai bentuk penghargaan terhadap kreativitas, tetapi juga untuk membangun industri musik yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.
Duh, Mas Piyu curhatnya bikin aku mewek nih. Kirain cuma aku aja yang gajinya kurang, ternyata musisi sekelas Padi aja ngerasain. Semoga ada solusi yang bikin adem, biar kita semua bisa menikmati lagu-lagu keren tanpa bikin perut musisi keroncongan ya?