"Fungsikan trotoar ini untuk mengurangi kemacetan di jalan TB Simatupang"

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merencanakan langkah-langkah variatif untuk meringankan kemacetan yang terjadi di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Salah satu solusinya adalah dengan mengubah fungsi sebagian trotoar agar dapat menambah lebar jalan utama. Ini diharapkan bisnis aliran lalu lintas akan menjadi lebih mulus karena dapat menambah lajur untuk kendaraan. Masalah kemacetan di jalan ini juga belum lepas dari adanya proyek infrastruktur yang sedang berlangsung.

Dinas Perhubungan bersama Dinas Bina Marga DKI Jakubtua melakukan ini atas perintah Gubernur Pramono Anung yang meminta penambahan minimal dua lajur di Jalan TB Simatupang. Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan bahwa pemakaian trotoar ini dilakukan terutama di sekitar area Cibis Park. Dengan demikian, lebar lajur lalu lintas akan kembali minimal dua lajur.

Syafrin menegaskan bahwa kemacetan di lokasi ini semakin parah karena adanya penggalian proyek pembangunan saluran air bersih, saluran limbah, dan pembuatan complete street oleh Dinas Bina Marga. Kebanyakan proyek tersebut mengecilkan badan jalan hingga hanya tersisa satu lajur di beberapa titik. “Untuk itu, kami menyarankan masyarakat untuk menggunakan rute alternatif atau memilih angkutan umum yang tersedia,” katanya.

Dishub juga menjamin bahwa perubahan tersebut tidak mengabaikan aspek keselamatan pejalan kaki. Mereka akan menghitung ulang desain safety work agar trotoar tetap memenuhi fungsi aslinya meskipun sebagian digunkan untuk kendaraan.

Selain itu, Pemprov Jakarta juga akan mengajukan usul kepada Badan Pengatur Jalan Tol untuk menutup exit Tol JORR ruas Cipete-Pondok Labu pada jam sibuk sore hari. Exit ini dianggap memicu penyempitan jalan karena kendaraan yang keluar langsung memotong arus lalu lintas menuju Jalan Fatmawati.

“Memang ada bottleneck di sana karena begitu keluar tol, kendaraan langsung crossing menuju Fatmawati. Lajurnya tinggal dua, ditambah ada pekerjaan proyek PAL, sehingga antreannya panjang. Karena itu, Pak Gubernur akan bersurat ke BPJT untuk dilakukan pengaturan,” kata Syafrin. Dengan penutupan exit tersebut, kendaraan diarahkan untuk keluar di Gerbang Tol Lebak Bulus lalu berputar menuju Jalan Fatmawati. Namun, still dalam status usulan.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah melarang Pak Ogah mengatur lalu lintas di Jalan TB Simatupang. Hal ini dilakukan karena pengaturan lalu lintas harus menjadi tanggung jawab Dishub, Satpol PP, dan kepolisian. “Saya juga sudah menginstruksikan untuk nggak boleh lagi ada pak ogah di tengah jalan yang mengatur lalu lintas. Semuanya harus menjadi tanggung jawab kepolisian, Satpol PP, dan Dishub,” kata Pramono.

Pramono juga akan menulis surat kepada pemerintah pusat terkait kemacetan parah di Jalan TB Simatupang. Menurutnya, proyek strategis nasional (PSN) di lokasi tersebut berdampak pada kemacetan. Salah satu proyeknya adalah Jakarta Sewerage Development Project. Sopir biasa yang hanya berdua entschekt secara langsung kondisi TB Simatupang, dan memang parah banget,” ungkap Pramono.

Pemerintah juga meminta pembatas proyek galian di Jalan TB Simatupang diperkecil untuk memberi ruang lebih bagi warga yang lintas. “Beberapa pekerjaan itu sebenarnya bedengnya bisa dikecilin. Kita minta itu untuk dikecilin. Kalau perlu Gubernur yang tanda tangan, saya tanda tangan. Itu menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab dalam kondisi seperti ini kita hadir,” katanya. Pramono juga meminta adanya pengumuman yang jelas mengenai kondisi macet di jalan ini dan mengimbau masyarakat untuk lebih sering menggunakan angkutan umum.

Permasalahan kemacetan di TB Simatupang bukan hanya due to proyek infrastruktur. Faktor tambahan adalah aktivitas parkir alat berat yang memakan ruang jalan. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta terus mencari solusi terbaik agar aliran lalu lintas di TB Simatupang dapat berjalan lancar.

Baca juga Berita lainnya di News Page