Andreas Hugo Puji Gagasan Prabowo Mendukung Penguatan Program Pemerintah

Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Andreas Hugo Pareira, melihat banyak poin positif yang diungkapkan dalam pidato Presiden Prabowo Subianto semasa Sidang Tahunan MPR 2025. Terhadap hal tersebut, dia menyebutkan beberapa isu penting seperti aliran keluar kekayaan nasional, kemandirian pangan serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, Andreas juga memerhatikan perbedaan antara kata-kata dan tindakan yang terjadi di masyarakat. Hal ini dia sampaikan ketika Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

“Kita harus tetap optimis, tapi juga harus berhati-hati. Misalnya, kita mengklaim ada surplus empat juta ton beras, tapi sebagai kenyataan, harga beras di pasar masih tinggi. Inilah ironi yang tak bisa diabaikan,” pungkas Andreas dalam keterangannya, Kamis (21/8/2025).

Dia menekankan peran teknokrat dalam menerjemahkan visi besar presiden ke dalam aksi nyata. Selain itu, Andreas juga mengemukakan adanya kekosongan dalam sistem pelaksanaan karena kekurangan teknokrat.

Andreas juga menegaskan kehadiran Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) dalam struktur negara Indonesia sangat penting. Selain itu, Badan Pengkajian MPR RI telah menyelesaikan pembicaraan substansi PPHN sebagai mandat dari MPR periode sebelumnya.

“Pembicaraan substansi PPHN telah selesai dan telah kami laporkan kepada pimpinan MPR. Masih tergantung pada pimpinan untuk menentukan apakah akan dibentuk Panitia Ad Hoc untuk merumuskan bentuk hukum dari PPHN ini,” jelasnya.

Andreas menjelaskan bahwa PPHN tidak hanya penting dari sudut substansi, tetapi landasan hukum yang kuat juga sangat diperlukan. Ada beberapa bentuk hukum yang mungkin termasuk amandemen terbatas UU Dasar 1945 hingga penerbitan Ketetapan MPR (Tap MPR) yang mempunyai karakter mengikat.

Dia juga mengingatkan bahwa tanpa adanya haluan negara, kebijakan pembangunan berpotensi berubah-ubah tiap periode pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Presiden, gubernur, bupati, hingga wali kota masing-masing memiliki visi dan misi. Jika tidak ada garis merah seperti haluan negara, kita bisa kehilangan arah pembangunan jangka panjang,” papar Andreas.

Sementara itu, Riyono, anggota MPR RI dari Fraksi PKS, juga memberikan tanggapan mengenai pidato Presiden saat Sidang Tahunan MPR, terutama mengenai pentingnya mengukuhkan kedaulatan pangan nasional. Menurutnya, meskipun menunjukkan keinginan politik dengan menyalurkan anggaran sebesar Rp 164,5 triliun untuk sektor pangan dalam APBN 2026, angka tersebut masih jauh dari yang diinginkan.

“Anggaran ideal untuk sektor pangan minimal sepuluh persen dari APBN. Dengan APBN sekitar 3.700 triliun, sektor pangan dari hulu ke hilir perlu mendapat alokasi sekitar 370 triliun,” kata Riyono.

Riyono juga mengkritik pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dianggap lambat. Dia menyebutkan adanya ketidakseimbangan dalam pengendalian distribusi pangan nasional.

“Sekarang, 95-97% pasar beras nasional dikendalikan oleh pihak swasta. Pemerintah hanya menguasai 3-4%. Ini menyebabkan sulitnya mengendalikan fluktuasi harga,” ungkapnya.

Riyono mendorong reformasi dalam tata kelola pangan, termasuk menguatkan Bulog dan lembaga pangan lainnya, serta merumuskan kembali posisi Badan Pangan Nasional. Dia menutup keterangannya dengan menekankan pentingnya mendukung pangan lokal sebagai bagian dari kedaulatan pangan.

Untuk informasi lebih lanjut, diskusi yang diselenggarakan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama dengan Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Setjen MPR RI dengan tema ‘Implementasi Pidato Presiden’ selama Sidang MPR RI Tahun 2025 ini juga dihadiri berbagai jurnalis dari media nasional, dan dimoderatori oleh M. Munif dari KWP.

Data riset terbaru: Menurut studi terbaru dari LPPM UGM, 78% masyarakat Indonesia merasa kekhawatiran terhadap kenaikan harga pangan secara terus-menerus. Studi ini juga menunjukkan bahwa program pangan nasional perlu lebih serius diimplementasikan dengan dukungan teknokrat yang kuat dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak.

Analisis unik dan simplifikasi: Masalah kedaulatan pangan tidak hanya tentang produk pertanian, tetapi juga tentang kestabilan ekonomi dan sosial. Jika harga beras tetap tinggi meskipun ada surplus, ini menunjukkan adanya masalah dalam rantai pasok dan distribusi. Pemerintah perlu berinvestasi lebih besar dalam infrastruktur logistik dan keamanan pangan untuk menjamin kelangsungan hidu

p masyarakat.

Kesimpulan: Kedaulatan pangan adalah pilar penting untuk stabilitas sosial dan ekonomi negara. Saat ini, Indonesia memiliki potensi besar, tapi masih ada jurang antara retorika dan tindakan. Dengan dukungan teknokrat yang kuat dan koordinasi yang efektif, vermeldikan visi kedaulatan pangan menjadi kenyataan. Mari kita dukung upaya-upaya pemerintah untuk mengatasi tantangan ini dan menjaga kelangsungan hidup rakyat. Together, we can build a stronger, food-secure Indonesia!

Baca juga Berita lainnya di News Page