Di Kabupaten Tasikmalaya, tingkat kemiskinan saat ini mencapai 10,23 persen, yang menempatkannya di peringkat ke-21 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Angka ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan Kota Tasikmalaya, yang masih mencapai 11,1 persen.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 mencatatkan nilai 69,98 poin, naik sedikit dari tahun sebelumnya yang berjumlah 69,38 poin. Sayangnya, angka ini masih menjadi yang terendah di seluruh Jawa Barat.
Tingkat kemiskinan yang mencapai 10,23 persen menunjukkan posisi Kabupaten Tasikmalaya di urutan bawah dari 27 daerah di Jawa Barat. Situasi ini diperparah oleh keterbatasan anggaran dan pendapatan daerah yang minim.
Awal bulan Agustus 2025, Bupati Tasikmalaya, H Cecep Nurul Yakin, mengungkapkan bahwa daerah yang dipimpinnya memiliki kekuatan fiskal yang sangat rendah. Kondisi ini membuat upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran menjadi lebih sulit.
Cecep menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan hanya akan berhasil jika data yang digunakan akurat. Jika tidak, maka usaha pemerintah untuk mengurangi jumlah warga miskin tidak akan berhasil. “Inti permasalahan adalah data dasar kemiskinan. Oleh karena itu, saya mendorong penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sehingga setiap rumah warga miskin dapat diketahui dan difoto,” kata Cecep pada Rabu (20/8/2025).
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dan mengintegrasikan program perlindungan sosial seperti PKH, BPNT, BLT, serta subsidi iuran JKN untuk membantu masyarakat. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, mendukung UMKM dengan bantuan modal, melaksanakan program padat karya, dan memperbaiki infrastruktur di daerah tertinggal. Selain itu, upaya penurunan stunting juga diintegrasikan dengan penanggulangan kemiskinan.
Namun, Cecep juga mengingatkan agar bantuan pemerintah tidak salah sasaran. “Harus dihindari agar fasilitas yang seharusnya untuk masyarakat miskin malah didapatkan oleh yang mampu. Jadi, pastikan bantuan tersebut tepat sasaran,” tambah Cecep.
Sebelumnya, Cecep juga menjelaskan bahwa kemampuan fiskal daerah sangat terbatas untuk menangani kemiskinan. “Kemampuan fiskal kami sangat rendah untuk mencapai kemandirian,” kata Cecep kepada Radar pada Jumat (1/8/2025) lalu.
Untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah daerah perlu memperbaiki data kemiskinan serta mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia. Dengan demikian, bantuan dapat dialokasikan dengan tepat dan efisien. Ini penting untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup warga, terutama bagi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.