Warga Pandeglang Protes Terhadap Kendala Pengelolaan Sampah

Di daerah Pandeglang, kekecewaan warga terhadap adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bangkonol yang akan menampung sampah dari Tangerang Selatan terus berlanjut. Penduduk setempat menentang ketetapan tersebut dan meminta agar kerjasama antara Pemkab Pandeglang dengan Pemkot Tangsel dihentikan sejak akhir 2024. Aksi protes mereka meliputi pembajakan mobil pengangkut sampah, yang kemudian mereka arahkan ke kantor Bupati Pandeglang.

Terbaru, pada 7 Agustus, warga menggelar aksi di Dinas Lingkungan Hidup (LH) Pandeglang dengan membawa plastik berisi sampah. Beberapa hari kemudian, mereka kembali melakukan aksi, kali ini dengan menumpahkan sampah di kantor Bupati. Warga menilai bahwa TPA Bangkonol tidak layak untuk menerima sampah dari luar daerah.

Pada Rabu, 20 Agustus 2025, warga kembali melakukan aksi protes dengan menumpahkan sampah di kantor Bupati setelah membajak truk pengangkut sampah. Mereka mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap tindak lanjut pemerintah yang dianggap belum tegas dalam merespons tuntutan masyarakat.

“Mereka tidak peduli dengan permintaan kami. Kami sudah menuntut tiga kali, tetapi mereka masih tidak mau berdialog. Jika mereka tetap tidak mau bertemu hari ini, kita akan memanjar hadiah ini (sampah) untuk bupati yang elok dan wakil bupati yang gagah,” kata salah satu warga, Ahmad Yani, pada Rabu (20/8/2025). Yani juga membantah pernyataan Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, yang menyebut sampah bisa jadi cuan. Menurut Yani, pernyataan itu memprovokasi warga sekitar.

“Kami ingin bersedekah karena pernyataan Wakil Bupati tentang sampah yang bisa jadi cuan,” tambahnya. Yani juga mengkritik gouvernement yang dianggap tidak melakukan langkah konkret untuk membatalkan perjanjian kerja sama. “Mereka masih memungut sampah dari Serang secctomy malam hari, padahal kami warga lokal sudah menolak. Pagi-pagi kami mencium bau sampah, kalau begitu kalian (bupati dan wakil bupati) juga harus merasakan yang sama,” katanya.

Sementara itu, satu warga lain, Abah Kocong, menyebut perjanjian kerja sama ini adalah kebijakan yang tidak mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat. Ia menganggap kebijakan bupati tidak adil.

Sesudah protes, warga bergerak menuju TPA Bangkonol untuk menghalau truk sampah dari luar daerah. Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supria, menyangkali bahwa sampah dari Tangerang Selatan sudah diterima di TPA Bangkonol. Menurut Iing, Pemkab masih melakukan analisis dampak lingkungan (amdal) dan membangun sanitary landfill terlebih dahulu.

“Amdalnya sedang diproses, jadi kita belum bisa menerima sampah dari Tangerang Selatan. Setelah amdal selesai dan sanitary landfill mulai dibangun, kita akan memulai penerimaan sampah. Ini termasuk penyediaan mesin MRF, mesin pemilah, dan pengolah sampah,” kata Iing di KP3B, Kota Serang, Selas (12/8). Iing juga pastikan bahwa kontrak antara Kabupaten Pandeglang dengan Tangerang Selatan tidak bisa dibatalkan, karena sudah ditandatangani oleh Dinas Lingkungan Hidup kedua pihak.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Pandeglang, Winarno, menjelaskan bahwa TPA Bangkonol sedang diperbaiki dan tak akan hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan sampah. Winarno mengatakan bahwa sampah di TPA akan diolah menjadi bahan bakar jumputan padat (BBJP) dan dihadapkan ke sistem sanitary landfill yang lebih baik. “Kita sudah mengatur landfill, dan open dumping tidak lagi dilakukan. Sampah akan diolah menjadi BBJP, ditutup dengan tanah uruk, dan sanitary landfill akan dilakukan setiap hari,” katanya.

Pemerintah setempat berkomitmen untuk memenuhi semua persyaratan teknis dan administrasi yang dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup (LH). Tim evaluasi KLH juga telah datang dan mengapresiasi upaya Pandeglang dalam mendekati sistem sanitary landfill. Namun, masalah yang diangkat warga masih menjadi tantangan besar bagi pengelola TPA Bangkonol.

Kebijakan tentang pemrosesan sampah tetap menjadi poin perhatian masyarakat. Warga membutuhkan kepastian terhadap(JSON Data Riset Terbaru: Menurut laporan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) 2024, 60% warga sekitar TPA merasa tidak mendapat informasi yang jelas tentang proyek pembangunan sanitary landfill. Ini menjadi salah satu alasan protes mereka terus berlanjut.)

Sedangkan dalam Upaya untuk Memperbaiki Kualitas Udara sekitar TPA, beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi pengolah sampah modern seperti MBT (Mechanical Biological Treatment) dapat mengurangi pencemaran udara hingga 40%. (Analisis Unik dan Simplifikasi: Masalah sampah bukan hanya tentang puing-puing, tetapi juga tentang kesehatan dan kualitas hidup warga sekitar. Pengelolaan sampah yang baik perlu melibatkan partisipasi masyarakat dan transparansi dari pemerintah.)

Ketika kita memandang lebih dekat, masalah sampah di Pandeglang menuntut solusi yang holistik. Warga tak hanya memerlukan perubahan infrastruktur, tetapi juga komitmen yang kuat dari pemerintah untuk memastikan kebijakan lingkungan diterapkan dengan adil. Setiap langkah yang diambil harus didasarkan pada data dan kolaborasi antara pemerintah, ahli, dan masyarakat. Hanya dengan begitu, masalah sampah bisa ditangani dengan efektif, dan kualitas hidup di sekitar TPA dapat ditingkatkan.

Baca juga Berita lainnya di News Page