Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana untuk menitikberatkan pemantauan pada sektor-sektor yang sering terlibat dalam aktivitas shadow economy pada tahun 2026. Beberapa bidang yang menjadi perhatian termasuk perdagangan eceran, usaha makanan dan minuman, perdagangan emas, serta sektor perikanan.
Salah satu dokumen keuangan yang dikutip pada 20 Agustus 2025, menyatakn bahwa pemerintah akan memperkuat pengawasan terhadap sektor-sektor ini yang dianggap memiliki tingkat aktivitas shadow economy yang tinggi.
Ketidakhadiran data resmi dalam aktivitas shadow economy menjadi salah satu kendala utama dalam mengembangkan dasar pajak yang lebih luas. Banyak pelaku usaha yang beroperasi tanpa izin resmi, tidak tercatat dalam sistem, atau bahkan melakukan transaksi secara tunai yang sulit untuk dilacak.
Untuk mengatasi masalah ini, strategi pajak tahun 2026 telah direncanakan dengan adanya program khusus. Sejak 2025, pemerintah telah melakukan penelitian pemetaan shadow economy, mengembangkan program peningkatan kepatuhan pajak (Compliance Improvement Program/CIP), serta melaksanakan analisis intelijen untuk mendukung penegakan hukum terhadap wajib pajak berisiko tinggi.
Beberapa langkah konkret yang diambil meliputi integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui sistem coretax yang mulai efektif sejak 1 Januari 2025. Pemerintah juga melakukan usaha aktif untuk mendata wajib pajak yang belum terdaftar, serta menunjuk entitas luar negeri sebagai pemungut PPN atas transaksi digital PMSE.
Tujuan utama dari pengawasan ini adalah untuk mencapai target penerimaan pajak tahun 2026 sebesar Rp 2.357 triliun, yang menunjukkan kenaikan sebesar 13,5%. Sementara itu, total penerimaan negara ditargetkan sebesar Rp 3.147,7 triliun, naik 9,8% dibandingkan tahun sebelumnya.
Pencatatan shadow economy merupakan tantangan yang tidak mudah, namun dengan adanya langkah-langkah strategis ini, pemerintah berharap dapat menutup celah-celah yang memungkinkan pencurian pajak. Upaya ini tidak hanya penting untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga untuk memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. Setiap langkah yang diambil harus didukung oleh teknologi dan kebijakan yang lebih canggih, sehingga sistem pajak menjadi lebih adil dan transparan bagi semua warga.
Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page
Owner Thecuy.com