KPK Panggil Lisa Mariana Minggu Ini Terkait Kasus BJB

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil Lisa Mariana untuk menjadi saksi dalam kasus korupsi terkait pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Informasi tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, pada Rabu (20/8/2025).

Lisa telah membagikan informasi tersebut melalui akun Instagram pribadinya, mengungkapkan bahwa dia akan hadir di KPK pada Jumat (22/8/2025) pekan ini. Namun, dia tidak menjelaskan alasan tertentu mengapa keterangannya diperlukan oleh KPK. “Tanggal 22 saya dipanggil ke KPK untuk menjadi saksi. Saya juga bingung kenapa ada surat KPK. Ini belum final. Kita bongkar setuntas-tuntasnya,” kata Lisa.

Kasus korupsi ini terjadi saat Ridwan Kamil (RK) menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Dalam penyidikan ini, KPK telah melakukan penyitaan terhadap sebagian kekayaan RK, termasuk satu unit motor dan satu mobil. Menurut Tessa Mahardika, juru bicara KPK, kendaraan tersebut dipastikan berkaitan dengan kasus pengadaan iklan BJB.

KPK telah mencatat lima tersangka dalam kasus ini: Yuddy Renaldi (mantan Direkturnya Bank BJB), Widi Hartono (pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB), Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Sophan Jaya Kusuma (perwakilan pihak swasta). Duga-duga korupsi ini telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 222 miliar, diduga untuk memenuhi kebutuhan nonoperasional.

Meski belum ditahan, KPK telah membekukan perjalanan tersangka ke luar negeri selama enam bulan, dengan kemungkinan perpanjangan sesuai kebutuhan penyidikan.

Data riset terbaru menyatakan bahwa kasus korupsi dalam proyek infrastruktur dan pengadaan masih menjadi isu utama dalam dunia perbankan daerah. Sejak 2023, KPK telah mengungkap sejumlah kasus korupsi yang melibatkan penyaluran dana nonoperasional, dan kasus BJB adalah salah satu yang paling kompleks hingga saat ini.

Dari sisi analisis unik, kasus BJB memperkuat kebutuhan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan dana di bank-bank daerah. Kasus ini juga mengindikasikan adanya ketidakseimbangan dalam pemantauan kinerja pejabat publik dan pemangku kekuasaan yang terkait dengan pengadaan proyek. Terkait penyaluran dana OPB, KPK menegaskan bahwa perbuatan tersangka tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang telah dibangun.

Kesimpulan, kasus korupsi seperti ini memang masih sering terjadi dan perlu diantisipasi dengan pengawasan yang lebih intensif. Keberanian Lisa Mariana untuk menjadi saksi dan sejauh mana pengungkapan yang akan diberikan akan menjadi titik penting dalam penegakan hukum. Hal ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk selalu bertaqwa dan menjaga kejujuran dalam setiap transaksi keuangan, terutama dalam pengelolaan dana publik.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan