Pemerintah mengajak seluruh pelaku usaha, dari penggilingan padi hingga pedagang beras, untuk tidak menarik atau mempertahankan stok beras di pasaran. Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional, menegaskan bahwa semua pelaku usaha yang menjual beras dengan memenuhi standar mutu akan mendapat perlindungan dari pemerintah. “Kami mengundang para penggilingan padi dan pengusaha beras untuk tidak melakukan penarikan stok atau menahan persediaan. Pastikan menjual dengan harga sesuai dengan standar mutu dan ketentuan yang berlaku. Seperti yang ditekankan oleh Menteri Koordinator Pangan, jika patuh aturan, pemerintah akan memberikan perlindungan,” ujarnya pada Rabu, 20 Agustus 2025.
Menurut Arief, upaya pemerintah dalam melaksanakan transformasi beras nasional saat ini telah dimulai dengan pengawasan ketat terhadap standar mutu beras yang beredar di pasar. Langkah ini penting agar konsumen terhindar dari risiko kerugian lebih lanjut. “Karena salah satu faktor harga beras yang sudah dikemas adalah biaya kemasan. Jadi, harga bisa lebih murah, misalnya dari Rp 14.900 menjadi Rp 14.500 sampai Rp 14.600 tanpa kemasan. Masyarakat perlu memahami bahwa kemasan dan label juga penting bagi suatu produk,” jelasnya.
Pemerintah menerapkan strategi intervensi beras dengan menyalurkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui Perum Bulog. Melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras serta bantuan pangan beras, pemerintah berharap dapat meredam fluktuasi harga di pasaran. “SPHP adalah tugas Badan Pangan Nasional kepada Bulog untuk menyediakan beras medium dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Untuk periode Juli-Desember, targetnya adalah 1,3 juta ton,” kata Arief.
Beras SPHP dialurkan melalui berbagai saluran, seperti pasar tradisional, gerai BUMN, toko modern, Koperasi Merah Putih, Gerakan Pangan Murah, kementerian, lembaga pemerintah, dan Polri di seluruh Indonesia. Hingga 19 Agustus, realisasi pengiriman SPHP beras mencapai 38,8 ribu ton. Sesuai arahan, Bulog meningkatkan volume pengiriman harian, bahkan pada 15 Agustus mencatat 5,1 ribu ton sehari, lebih dari lima kali lipat dari minggu sebelumnya yang masih di bawah 800 ton per hari.
Selain SPHP, pemerintah juga memerintahkan Bulog untuk mendistribusikan Bantuan Pangan Beras kepada 18,27 juta keluarga, masing-masing mendapat 1 kilogram. Total bantuan mencapai 360 ribu ton, dengan pengawasan bersama Komisi IV DPR RI. Hingga 19 Agustus, 93,77% target telah tercapai, yaitu 342,7 ribu ton dari total 365,5 ribu ton. YouTube video ini menunjukkan proses distribusi yang dilakukan secara teratur. Dari total 18,277,083 penerima, sejumlah 17.138.808 keluarga telah menerima bantuan.
Intervensi pemerintah dilakukan karena lonjakan harga beras, seperti terlihat dalam data BPS. Inflasi beras naik dari 0,20% di Mei menjadi 1,35% di Juli 2025, menjadi angka tertinggi sepanjang 2025. Meskipun masih lebih rendah dibandingkan puncak inflasi beras tahun 2024 (5,32%). Namun, Panel Harga Pangan NFA melaporkan mulai terlihat penurunan harga beras medium dan premium secara perlahan. Hingga 19 Agustus, harga beras medium di Zona 1 dan 2 turun 0,26% dan 0,25%, sementara beras premium anjlok 0,21% dan 0,08%.
Pengendalian harga beras menjadi prioritas pemerintah untuk menjamin stabilitas pangan. Melalui berbagai program dan distribusi yang terukur, pemerintah berkomitmen memastikan kelangsungan pasokan beras dengan harga terjangkau. Upaya ini tidak hanya mendukung kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong kepercayaan dalam sistem pasokan makanan nasional. Setiap langkah yang diambil menguatkan kedudukan Indonesia dalam menanggapi tantangan pangan dengan solusi yang berkelanjutan.
Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page
Owner Thecuy.com