Muhammadiyah mendukung gagas travési BKPM menjadi kementerian baru, ini alasannya

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

PP Muhammadiyah menyambut baik rencana pembentukan Badan Penyelenggara Haji (BPH) menjadi kementerian baru. Menurut mereka, keberadaan kementerian khusus ini akan mengoptimalkan pengelolaan ibadah haji.

“Thatuya, pendirian kementerian haji diharapkan lebih memfokuskan perhatian terhadap urusan haji, karena sekarang tanggung jawab masih bertebaran di beberapa pihak,” ungkap Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad, dalam wawancara dengan wartawan pada Rabu (20/8/2025).

Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah lainnya, Anwar Abbas, juga mempertimbangkan ballast ini positif. Menurut dia, BPH sebagai kementerian akan lebih mudah mendorong koordinasi baik domestik maupun internasional. “Koordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi bisa lebih lancar jika keduanya memiliki status yang sama,” katanya.

Anwar mengungkapkan bahwa pembagian tanggung jawab saat ini sering mendatangkan masalah. “Kalau BPH menjadi kementerian, semua tanggung jawab akan berpusat, tanpa ada yang menyalahkan pihak lain,” imbuhnya.

Untuk pengelolaan dana, Anwar menekankan bahwa BPKH akan tetap menangani hal tersebut. “Jika dipisah, kementerian baru bisa fokus pada operasi haji dan umrah,” keluhkan dia.

Usulan ini muncul setelah Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, menyebutkan adanya proposal serupa. “Pembentukan kementerian baru ini tujuan mengurangi beban Kemenag, karena secara global jemaah Indonesia membentuk pangsa terbesar,” ujar Adies di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Menurut Adies, kendala yang sering dialami jemaah Indonesia saat haji dan umrah menjadi alasan utama pembentukan kementerian khusus. “Masalah ini perlu diatasi dengan perencanaan yang lebih matang,” tambah dia.

Sedangkan sisanya, berkat teknologi yang terus berkembang, diharapkan proses haji menjadi lebih efisien. Contohnya, penggunaan sistem digital untuk manajemen data jemaah sudah mulai diujicobakan. Studi kasus di beberapa negara, seperti Malaysia, mengungkapkan bahwa penerapan teknologi semacam ini dapat mengurangi kesalahan dalam administrasi haji hingga 30%.

Tidak hanya itu, pelatihan intensif bagi petugas BPH juga diperkenalkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Konsep manajemen risiko baru pun terus ditingkatkan agar setiap potentiate masalah dapat segera diatasi.

Jika semuanya berjalan lancar, Indonesia akan menjadi contoh bagi negara lainnya dalam pengelolaan haji yang terbaik. Pembaruan ini tidak hanya berguna untuk jemaah, tetapi juga mampu memajukan industri pariwisata agama di tanah air. Hal ini bisa menjadi jalan menuju harmoni dan kemajuan bagi umat Islam global.

Dengan adanya kementerian khusus ini, keefektifan pengelolaan haji dan umrah diharapkan akan semakin terjamin. Keberadaan instansi baru juga bisa menjadi titik tolak untuk menanggulangi tantangan baru di masa depan.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan