DPR RI Setujui Pertanggungjawaban APBN 2024 untuk Dibawa ke Paripurna

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Badan Anggaran DPR RI telah menyetujui rencana undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pertemuan tersebut dilangsungkan di ruang Badan Anggaran DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025. Dalam pertemuan ini, Panitia Kerja RUU P2 APBN telah menyajikan hasil diskusi yang diterima baik oleh seluruh fraksi di DPR RI.

Menurut Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, seluruh delapan fraksi sepakat tanpa ada catatan atau sungkulan. Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani mengucapkan terima kasih kepada DPR RI atas dukungan yang diberikan. Dia menjelaskan bahwa pembahasan RUU P2 APBN telah berlangsung dengan baik, konstruktif, dan substansi sehingga dapat selesai fase awal.

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa tahun 2024 menjadi tahun sulit bagi Indonesia. Dia menyebutkan berbagai peristiwa global seperti konflik di Timur Tengah dan gangguan aktivitas maritim di Laut Merah yang memengaruhi perekonomian. Selain itu, ia juga merujuk pada situasi yang tidak stabil karena perang Rusia-Ukraina yang terus berlanjut. Hal ini menyebabkan penurunan aktivitas di Terusan Suez secara signifikan.

Menurut Sri Mulyani, APBN menjadi alat penting bagi Indonesia untuk menanggapi semua tantangan tersebut. Selain itu, ia juga menyebutkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di mana kementeriannya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). RUU ini bukan hanya kewajiban formal, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan tata kelola keuangan negara.

RUU P2 APBN akan lanjut ke tahap pembahasan tingkat II dan diharapkan akan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna mendatang.

Meskipun dunia menghadapi krisis global, Indonesia tetap menunjukkan keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan keuangannya. Semangat kolaborasi antara DPR dan pemerintah adalah kunci kemajuan dalam memenangkan tantangan ekonomi di masa depan.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan