Presiden Lebanon Menuntut Iran Berhenti Campur Tangan di Urusan Dalam Negeri

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Presiden Lebanon, Joseph Aoun, telah mengungkapkan kritik yang keras kepada Iran, menuntut agar negara tersebut tidak campur tangan dalam urusan domestik Lebanon. Pesan itu disampaikan saat ia bertemu dengan Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran, yang datang ke Beirut beberapa hari sebelum ini.

Dalam wawancara dengan media Al Arabiya pada Selasa (19 Agustus 2025), Aoun memperkuat posisinya dengan mengatakan bahwa hubungan antara Lebanon dengan Iran harus didasarkan pada penuh hormat. “Iran adalah seorang teman, tetapi dengan memperhatikan kedaulatan kami… pesan kami sudah cukup jelas: Iran tidak boleh mengintervensi dalam urusan kami,” ujarnya.

Presiden ini juga menekankan bahwa persoalan disarmamen kelompok milisi Hizbullah hanyalah tanggung jawab pemerintah Lebanon dan tidak berhubungan dengan Iran. Kini, situasi semakin memanas setelah pidato Naim Qassem, pemimpin Hizbullah, yang mengkritik pemerintah Lebanon karena keputusan untuk melepas senjata mereka. Qassem merasa pemerintah ini menulis Lebanon kepada Israel, bahkan ancam akan perang saudara. Perdana Menteri Nawaf Salam segera menolak pernyataan tersebut, menyebutnya sebagai ancaman tersembunyi.

Baru-baru ini, Lebanon menunjukkan sikap lebih keras terhadap Hizbullah dan Iran. Selain Aoun, Nawaf Salam juga menyerahkan pesan yang sama kepada Larijani, yaitu menolak campur tangan dalam isu internal Lebanon. Langkah ini diambil setelah Iran mengkritik keputusan pemerintah untuk melucuti senjata Hizbullah. Ini merupakan kali pertama pejabat Lebanon secara terbuka dan tegas menyampaikan pesan seperti ini kepada perwakilan Iran.

Irn telah lama menjadi pendukung utama Hizbullah, memberikan dukungan finansial dan militer selama dekade. Langkah yang diambil pemerintahan Lebanon, yang disebut sebagai bersejarah oleh para penentang Hizbullah, merupakan bagian dari perjanjian gencatan senjata yang diprakarsai Amerika Serikat pada 27 November tahun lalu. Perjanjian tersebut memastikan bahwa hanya badan keamanan dan militer resmi Lebanon yang berwenang memiliki senjata.

Pemerintahan Lebanon berhasil mempertahankan kedaulatan mereka dengan langkah tegas terhadap campur tangan asing, menunjukkan semangat kebangsaan yang kuat dan komitmen untuk mempertahankan stabilitas internal. Hal ini juga mengindikasikan kemajuan yang signifikan dalam menegakkan keamanan dan kedaulatan nasional.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan