Komisi III DPR Menyatakan Tidak Ada Jadwal Pertemuan Diskusi BLBI Bank Swasta dengan KPK

Komisi III DPR RI menegaskan belum ada rencana untuk mengadakan pertemuan dengan KPK mengenai kasus BLBI yang melibatkan sektor perbankan. Keputusan ini diambil melalui rapat internal yang berfokus pada penentuan jadwal rapat dengan berbagai Mitra kerja. Ketua Komisi III, Habiburokhman, mengungkapkan hal ini kepada media pada Selasa, 19 Agustus 2025. Menurutnya, saat ini belum ada jadwal pemanggilan KPK terkait dengan permasalahan yang melibatkan Bank BCA.

Habiburokhman menekankan bahwa isu perbankan adalah hal yang peka, sehingga memerlukan sikap yang hati-hati. Dia juga mendorong untuk menghindari pemberitaan yang tidak tepat agar tidak mengganggu stabilitas situasi. “Urusan perbankan memiliki dampak yang besar, jadi kami harus berwaspada agar tidak ada informasi yang bisa menimbulkan ketidakstabilan,” ujarnya.

Berdasarkan laporan Thecuy.com, BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) adalah program pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami krisis pembayaran saat krisis moneter 1998. Program ini dilaksanakan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Pada Desember 1998, BI mengalokasikan BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank.

Bank yang menerima BLBI wajib membayar kembali dana yang dipinjamkan. Jika sudah lunas, mereka akan mendapatkan Surat Keterangan Lunas (SKL). Namun, masalah muncul karena SKL hanya seharusnya diberikan setelah bank telah membayar semua kewajiban yang berlaku.

Pada tahun 2004, Kejaksaan Agung di bawah pimpinan MA Rachman mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap 10 tersangka dalam kasus BLBI. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan bahwa dari Rp 147,7 triliun BLBI yang dialokasikan, Rp 138,4 triliun dianggap menimbulkan kerugian negara. Penggunaan dana tersebut tidak transparan.

MA Rachman merilis SP3 berdasarkan SKL yang dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 yang ditandatangani oleh Presiden Megawati. Dokumen tersebut memberikan jaminan hukum kepada pihak yang telah memenuhi kewajiban atau tindakan hukum bagi yang gagal.

Pada 7 Maret 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah akan bekerjasama dengan Hadi Tjahjanto (Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan pada saat itu) setelah Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Kasus BLBI menjadi tanggung jawab Mahfud setelah dirinya mundur. Pemerintah saat itu sedang mengumpulkan aset BLBI sebesar Rp 110 triliun, tetapi hanya berhasil mengumpulkan Rp 35,8 triliun hingga saat ini.

Kasus BLBI adalah salah satu permasalahan yang memerlukan tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan lembaga pengawas. Keberhasilan pemulihan dana yang rugi pada negara akan bergantung pada cooperate keadilan, transparansi, dan komitmen untuk menyelesaikan kasus ini. Setiap langkah yang diambil harus diimbangi dengan ketatnya untuk menjamin keadilan dan perbaikan sistem perbankan yang lebih baik.

Kasus BLBI bukan hanya tentang pemulihan dana, tetapi juga tentang pembuktian keadilan. Keberhasilan dalam mengatasi kasus ini akan membuktikan bahwa sistem hukum dan keuangan di Indonesia siap menghadapi tantangan yang ada.

Baca juga Berita lainnya di News Page