Australia Menarik 6.000 Visa Pelajar Sehubungan Dengan Demonstrasi Palestina

Pemerintah Amerika Serikat telah membatalkan lebih dari enam ribu visa pelajar asing setelah mereka dinyatakan melanggar hukum dan menetap di negara tersebut melebihi waktu yang ditentukan. Menurut Departemen Luar Negeri AS, sebagian besar pelanggaran yang dilakukan meliputi tindak kekerasan, mengemudi dalam keadaan mabuk, perampokan, serta dukungan terhadap terorisme. Ini terjadi dalam rangka kebijakan imigrasi yang lebih ketat yang dilaksanakan pemerintahan Presiden Trump.

Tidak dijelaskan secara spesifik apa yang dimaksud Departemen Luar Negeri dengan “dukungan terhadap terorisme”, tetapi pemerintah AS telah menargetkan sejumlah mahasiswa yang melibatkan diri dalam unjuk rasa yang mendukung Palestina. Alasan pengecualian visa bagi mahasiswa tersebut adalah dikarenakan perilaku antisemit yang mereka tampilkan.

Dari total 6.000 visa yang dicabut, sekitar 4.000 di antaranya dikarenakan pelanggaran hukum, sementara 200-300 visa lainnya dicabut karena terlibat dalam terorisme bazo INA 3B. Kode hukum ini mendefinisikan aktivitas teroris sebagai tindakan yang memancarkan ancaman terhadap kehidupan manusia atau melanggar hukum di Amerika Serikat.

Kebijakan ini dimulai awal tahun ini ketika pemerintahan Trump menghentikan sementara proses penjadwalan janji temu pembuatan visa. Pada Juni, ketika proses tersebut diizinkan kembali, pemerintah AS meminta setiap pemohon visa untuk mempublikasikan akun media sosial mereka agar dapat dilakukan penyaringan yang lebih ketat. Tujuannya adalah untuk mencari tanda-tanda permusuhan terhadap warga negara, budaya, atau prinsip dasar Amerika Serikat.

Para pejabat Departemen Luar Negeri juga punya instruksi untuk menyaring pemohon visa yang mengadvokasi, membantu, atau mendukung organisasi teroris atau ancaman keamanan nasional lainnya, serta mereka yang melakukan pelecehan atau kekerasan anti-Semit.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyampaikan kepada anggota parlemen pada bulan Mei bahwa dia memperkirakan “ribuan” visa pelajar telah dibatalkan sejak Januari. “Saya tidak tahu jumlah terakhirnya, tapi kami mungkin akan melakukan lebih banyak lagi,” ujar Rubio pada 20 Mei. “Kami akan terus mencabut visa orang-orang yang berada di sini sebagai tamu dan mengganggu fasilitas pendidikan tinggi kami.”

Partai Demokrat berkeberatan terhadap keputusan pemerintah Trump tersebut, menggambarkannya sebagai serangan terhadap proses hukum yang ada. Menurut Open Doors, sebuah organisasi yang mengumpulkan data pelajar asing, lebih dari 1,1 juta siswa internasional dari lebih dari 210 negara terdaftar di perguruan tinggi AS pada tahun ajaran 2023-2024. Dari jumlah tersebut, 8.348 mahasiswa berasal dari Indonesia.

Peringatan dan perilaku anti-Semitisme dari beberapa mahasiswa internasional telah mengganggu lingkungan akademik di Amerika Serikat. Kebijakan visa yang terkait dengan terorisme dan kekerasan memang diambil untuk menjaga keamanan nasional, tetapi upaya ini juga dianggap merugikan pendidikan internasional.

Pelajar asing memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem pendidikan di AS, dan kebijakan yang disengketakan ini mungkin bisa mempengaruhi dinamis asal usul mahasiswa di kampus-kampus AS. Tidak hanya itu, persaingan antara pemerintah dan partai politik dalam hal penanganan imigrasi juga bisa menimbulkan dampak di berbagai bidang, mulai dari akademik, ekonomi, hingga hubungan internasional. Akhirnya, penting bagi pemerintah AS untuk menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan lingkungan pendidikan yang inklusif.

Baca juga Berita lainnya di News Page