KPK Awasi Alokaran Anggaran Pendidikan Rp757,8 T

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Jakarta
Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan dana sebesar Rp 757,8 triliun untuk bidang pendidikan dalam RAPBN tahun 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap penggunaan anggaran tersebut.

“Pendidikan merupakan sektor prioritas yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Sebagai bentuk layanan publik yang dijalankan oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, pengawasan dan pendampingan akan dilakukan secara intensif,” jelas Jubir KPK Budi Prasetyo kepada media pada Jumat (15/8/2025).

Budi menegaskan bahwa langkah ini bertujuan memastikan dana digunakan secara efektif dan sesuai target, sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan.

“KPK akan menjalankan upaya pencegahan melalui koordinasi dan supervisi, termasuk pemantauan di tingkat pemerintah daerah,” ujarnya.

“Ingat, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam menyusun regulasi pendidikan serta bertanggung jawab mengawasi institusi pendidikan di wilayahnya,” tambah Budi.

KPK juga akan memberikan pendampingan melalui Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Selain itu, lembaga ini akan menyampaikan rekomendasi berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (PSI) Pendidikan, yang bertujuan mendeteksi kerentanan korupsi di sektor pendidikan.

“Rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada para pemangku kepentingan, termasuk kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai penerima layanan. KPK juga berkomitmen memastikan integrasi pendidikan antikorupsi di semua jenjang pendidikan, bukan sekadar formalitas kurikulum, tetapi benar-benar dipraktikkan dalam lingkungan sekolah,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan alokasi Rp 757,8 triliun untuk pendidikan dalam RAPBN 2026, yang akan digunakan untuk program seperti KIP Kuliah dan beasiswa LPDP. Pernyataan ini disampaikannya dalam pidato penyampaian RUU APBN 2026 di DPR RI pada Jumat (15/8/2025).

“Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, yaitu sekitar Rp 757,8 triliun untuk 2026, terbesar sepanjang sejarah NKRI,” kata Prabowo.

Dia menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara tepat sasaran, termasuk peningkatan kualitas guru, penguatan pendidikan vokasi, serta bantuan bagi siswa dan mahasiswa.

“Program Indonesia Pintar akan menjangkau 21,1 juta siswa, KIP Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa, dan perbaikan fasilitas kampus dialokasikan Rp 150,1 triliun,” jelasnya.

Selain itu, anggaran sebesar Rp 178,7 triliun disiapkan untuk gaji guru dan dosen, termasuk tunjangan profesi guru non-PNS.

Pemerintah juga berencana memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda. LPDP ditargetkan memberikan beasiswa kepada 4.000 mahasiswa di perguruan tinggi ternama dunia pada 2026, sebagai upaya menciptakan generasi yang cerdas dan inovatif.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan