Utang rumah tangga di Malaysia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, terutama di kalangan pegawai negeri sipil (PNS). Data Departemen Kepailitan Malaysia mencatat 4.194 kasus kebangkrutan yang melibatkan PNS sejak 2020 hingga Juni 2025, setara dengan 0,3% dari total jumlah abdi negara di Negeri Jiran tersebut.
Pemerintah Malaysia melalui Badan Konseling Kredit dan Pengelolaan Utang (AKPK) berupaya memberikan solusi bagi para PNS yang mengalami kesulitan keuangan. Layanan yang disediakan meliputi konsultasi, bantuan pengelolaan keuangan, serta program restrukturisasi utang.
Wakil Menteri Keuangan Lim Hui Ying menjelaskan, bagi pegawai baru, Departemen Layanan Publik telah menyelenggarakan Program Transformasi Pikiran untuk memberikan pemahaman dasar mengenai pengelolaan keuangan. Selain itu, terdapat regulasi yang mewajibkan gaji bersih bulanan PNS minimal 40% dari pendapatan kotor untuk mencegah masalah utang yang berlebihan.
Hingga Maret 2025, total utang rumah tangga Malaysia mencapai RM 1,65 triliun atau 84,3% dari PDB. Meski demikian, Lim menegaskan angka ini masih dalam batas wajar karena aset keuangan rumah tangga masyarakat mencapai RM 3,45 triliun, 2,1 kali lebih besar daripada total utang.
Sektor perumahan menjadi penyumbang terbesar utang rumah tangga di Malaysia dengan porsi 61,1%. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai program perumahan terjangkau, seperti Residensi Madani dan PR1MA.
Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page
Owner Thecuy.com
Waduh, 4000 PNS bangkrut? Kirain uang negara aman banget, ternyata tetep bisa bokek juga ya? Mungkin mereka terlalu semangat beli barang-barang branded hasil gaji sebulan kali ya? Gimana nih solusinya, selain nabung di celengan babi?