Komisi XI DPR Dorong Sukses Koperasi Desa untuk Atasi Praktik Rentenir

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendorong partisipasi warga Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dalam mengoptimalkan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini dinilai mampu mendongkrak perekonomian masyarakat akar rumput. Pesan ini disampaikan Misbakhun saat menyerap aspirasi publik dalam kegiatan Reses Persidangan IV DPR Tahun Sidang 2024-2025 di Balai Desa Wonosari, Kecamatan Gondang Wetan, Sabtu (9/8).

Politisi Partai Golkar itu menekankan pentingnya pembangunan ekonomi desa melalui berbagai inisiatif pro-rakyat, salah satunya lewat koperasi. “Desa merupakan garda terdepan transformasi ekonomi. Melalui pengelolaan koperasi yang transparan, perekonomian dasar dapat distimulasi sekaligus membangun jiwa kewirausahaan masyarakat,” ujar Misbakhun dalam pernyataan resminya, Senin (11/8/2025).

Menurutnya, Kopdes Merah Putih memberikan kemudahan akses permodalan bagi petani dan pelaku UMKM tanpa beban berat. Inisiatif ini disebut sebagai alternatif konkret untuk melindungi warga dari jeratan lintah darat. “Konsep Kopdes Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo merupakan solusi efektif untuk memutus rantai praktik rentenir,” tegasnya.

Dalam forum yang sama, Misbakhun juga menggarisbawahi pentingnya ketepatan distribusi subsidi. Pemerintah disebut telah mengalokasikan bantuan listrik 450 VA dan tabung gas 3 kg khusus bagi kelompok prasejahtera. Dia mengapresiasi komitmen Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menekankan penyaluran bantuan harus menyentuh pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan.

“Program-program pro-rakyat ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara. Semua inisiatif tersebut digerakkan langsung oleh Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia,” jelasnya. Legislator itu mengungkapkan kepuasan atas kesempatan bertemu konstituen untuk mendengar keluhan sekaligus memaparkan berbagai kebijakan pemerintah. “Kehadiran kami di tengah masyarakat bukan sekadar formalitas, melainkan wujud akuntabilitas sebagai wakil rakyat,” tandasnya.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan