Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia menyoroti pentingnya menjaga keberlanjutan bisnis platform digital sekaligus melindungi kepentingan pelaku UMKM. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik, menekankan perlunya kebijakan penetapan biaya layanan yang seimbang agar kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat optimal.
“Platform digital perlu menjaga keberlangsungan bisnis, namun di sisi lain, UMKM yang memanfaatkannya juga harus tetap mendapat keuntungan maksimal. Keduanya harus berjalan beriringan,” ujar Riza dalam pernyataan resminya, Sabtu (9/8/2025). Pernyataan tersebut disampaikan saat peluncuran perluasan program Pojok Belajar GoFood di Jakarta sehari sebelumnya.
Riza mengungkapkan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan berbagai platform digital untuk menemukan solusi terkait besaran biaya layanan. Salah satu contoh konkret kolaborasi yang berhasil adalah program Pojok Belajar GoFood, sebuah inisiatif pendampingan pelaku usaha kuliner yang kini diperluas dari 8 menjadi 24 kota di Indonesia.
Pemerintah kini menggeser fokus kebijakan pemberdayaan UMKM dari sekadar memperbanyak jumlah pelaku usaha yang bergabung dengan platform digital (onboarding) ke upaya peningkatan kualitas. “Saat ini bukan lagi soal berapa banyak UMKM yang onboard, melainkan bagaimana meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka yang sudah bergabung,” jelas Riza.
Program Pojok Belajar GoFood, bagian dari Komunitas Partner GoFood (KOMPAG), dinilai sebagai langkah efektif untuk mendorong peningkatan kompetensi UMKM. Program ini memberikan pelatihan intensif tentang branding, pemasaran, dan manajemen keuangan dengan melibatkan mentor dari pelaku usaha sukses.
Riza menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, swasta, komunitas, dan sesama pelaku UMKM menjadi kunci untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan. “Ini adalah modal penting untuk mencapai target rasio kewirausahaan nasional sebesar 8% pada 2045,” tegasnya.
Selain pendampingan, Kementerian UMKM juga mengoptimalkan program pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon Rp 300 triliun pada tahun ini, di mana mayoritas ditekankan pada sektor produksi. Per Juli 2025, 60% dari total plafon telah disalurkan ke sektor tersebut.
“Lebih dari 1 juta debitur baru telah mengakses KUR, dan 1 juta lainnya merupakan debitur yang mengalami peningkatan skala usaha, seperti dari super mikro ke mikro atau dari mikro ke kecil, yang mengindikasikan pertumbuhan kapasitas produksi,” papar Riza.
Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page
Owner Thecuy.com
Wah, “keberlanjutan platform dan biaya layanan yang seimbang”… artinya, semoga aja gak tiba-tiba naik harga ya, Pak Menteri? Nanti UMKM pada pindah ke platform sebelah lagi, kan repot. Kira-kira, pelatihan bisnisnya ngajarin gimana caranya nabung biar gak bokek gara-gara biaya platform juga gak sih?