KPK Tegaskan OTT Bukan Drama Setelah Tangkap Bupati Koltim

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Kolaka Timur Abdul Azis bukanlah sekadar drama. Aksi penangkapan ini dilakukan berdasarkan adanya indikasi pelanggaran hukum dan mendapat dukungan dari berbagai pihak di Sulawesi Tenggara.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa kronologi kasus akan diungkap secara rinci agar masyarakat memahami bahwa tindakan ini dilandasi fakta. “Kami akan paparkan konstruksi perkara secara jelas sehingga publik dapat menilai bahwa ini bukan rekayasa, melainkan ada bukti konkret,” ujarnya pada Jumat (8/8/2025).

Sebelumnya, Partai NasDem sempat membantah kabar penangkapan Abdul Azis, yang saat itu masih menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Makassar. Azis sendiri menyatakan kesiapannya mematuhi proses hukum tetapi menyinggung kemungkinan adanya framing yang merugikan. “Jika ini bagian dari drama, dampaknya sangat mengganggu secara psikologis dan sosial,” katanya.

Ahmad Sahroni, Bendahara Umum NasDem, menyatakan penghormatan terhadap proses hukum namun meminta KPK menghindari sensasionalisme. “Jangan jadikan penegakan hukum sebagai tontonan di media sosial,” tegasnya.

Setelah Rakernas, Azis akhirnya diamankan terkait dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) pembangunan rumah sakit. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyatakan bahwa tersangka sedang menjalani pemeriksaan di Polda Sulawesi Selatan sebelum dibawa ke Jakarta. Azis tiba di gedung KPK pada pukul 16.23 WIB dengan pakaian kasual dan langsung menjalani proses hukum.

Ketua Umum NasDem Surya Paloh merespons dengan meminta Fraksi NasDem di DPR memanggil KPK untuk klarifikasi terminologi OTT. “Agar tidak menimbulkan kebingungan publik,” ujarnya. Meski kritis, Paloh menegaskan komitmen partainya terhadap penegakan hukum.

OTT ini dilakukan di tiga lokasi: Sulawesi Tenggara, Jakarta, dan Sulawesi Selatan, terkait penyalahgunaan dana rumah sakit. Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan operasi ini bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas anggaran daerah.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan