Kuota MahasiswaLokal PKSDKU Unpad Pangandaran Di Tolak

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Mantana Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengekspresikan kesesalannya terhadap perubahan kebijakan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Padjadjaran (Unpad). Sebelumnya, pihak kampus menjamin kuota 50% untuk mahasiswa lokal, tapi sekarang kuota tersebut berubah. Menurutnya, perubahan ini terkait dengan kepemimpinan baru di kampus, meski saat ia menjabat sebagai kepala daerah, isu tersebut juga pernah terjadi namun akhirnya diatasi.

“Zaman Bu Rina dulu, tapi saya protes. Beruntum, setelah bertemu dan menjelaskan, kebijakan itu kembali dilaksanakan,” ujarnya dalam keterangan Kamis (25/6/2026).

Pemerintah daerah harus melakukan dialog strategis dengan pihak Unpad untuk mengembalikan komitmen awal. Kehadiran PSDKU Unpad di Pangandaran menjadi harapan bagi warga yang ingin mengakses perguruan tinggi. Namun, angka partisipasi mahasiswa lokal masih rendah karena kesulitan akses kampus berkualitas karena jarak dan biaya.

Jeje menekankan bahwa penyelesaian ini membutuhkan lobi kuat dari pihak Bupati. Ia menyarankan pemerintah daerah menginisiasi pertemuan langsung dengan pelaku sejarah PSDKU Unpad untuk membuka kembali komitmen kuota minimal 50% mahasiswa lokal.

Kesudahan akademik Unpad di pangdanaran membebani tanggung jawab moral. Proses renegosiasi harus kembali dibuka agar pihak universitas ingat esensi awal pembangunan program ini. Untuk Jeje, ini bukan sekadar isu administratif, tapi tentang hak dan dukungan masyarakat lokal.

Kebijakan ini memerlukan ketegangan dari semua pihak. Masyarakat Pangandaran harus aktif meminta aksi dari bapak yang berwenang. Unpad juga diperlukan untuk memperhatikan kesepakatan awal yang dibuat. Tanpa dialog berkelanjutan, kebijakan ini bisa mengakibatkan ketidakadilan bagi warga yang berdampak pada masa depan mereka.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan