DPRD Kota Tasikmalaya Minta PPPK Diprioritaskan sebagai PNS Sebelum Penyebaran CPNS

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pertanyaan tentang penambahan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di pemerintahan Kota Tasikmalaya masih tidak dibahas secara resmi di DPRD. Komisi I DPRD fokus pada Целеvi seperti penyelesaian pengajuan PPPK hingga batas belanja pegawai sebesar 30%.

Sekretaris Komisi I DPRD, Asep Endang Muhammad Syams, mengakui tidak ada surat resmi atau usulan untuk pembukaan formasi CPNS tahun 2026. Ia menekankan prioritas berikan kesempatan bagi PPPK yang sudah memiliki pengalaman dan kompeten dalam lingkungan pemerintahan.

“PPPK memahami budaya birokrasi, sehingga lebih sesuai untuk di-prioritaskan jika pemerintah membuka formasi baru,” ujarnya. Menurutnya, pendanaan pemerintah daerah menghadapi tantangan signifikan karena keterbatasan anggaran.

Ketentuan 30% pengurangan biaya pemeliharaan pegawai akan memengaruhi hampir semua daerah. Asep meminta pemerintah pusat memberikan kesesuaian kebijakan melalui mekanisme komunikasi aktif.

Ketua Komisi I DPRD, Dodo Rosada, meminta rekrutmen CPNS dilakukan melalui jalur umum sesuai kebutuhan jabatan. Proses penyelesaian PPPK dapat tetap berjalan bersamaan melalui mekanisme berbeda.

Pembentukan CPNS harus diatur dengan analisis kebutuhan pegawai yang pasti. Rekrutmen dari jalur umum tetap menjadi opsi utama, sementara PPPK tetap berfokus pada penyesuaian struktur tenaga kerja.

Pemerintah daerah harus aktif mengumbarkan kebijakan pusat agar lebih fleksibel. Penyesuaian aturan pengelola anggaran membutuhkan persahabatan yang mendalam.

Kita perlu mempertimbangkan strategi jangka panjang dalam pengelola tenaga kerja pemerintah. Kolaborasi antarlembaga serta pengajuan kebijakan yang realistis menjadi kunci menghadapi tantangan yang mendesak.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan