Tasikmalaya, Radar Tasikmalaya.ID โ Masalah terpinggirian bayar honor pendamping kelurahan di Kota Tasikmalaya akhirnya diingatkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Pembenuran utamanya bukan karena anggaran tidak tersedia, tapi karena dana Dana Alokasi Umum (DAU) Specific Grant dari pemerintah pusat yang hingga saat ini belum tersalurkan ke Kasda.
Menurut Tedi Setiadi, Kepala BPKAD, pendanaan program kelurahan pada 2026 berasal dari dua sumber: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan DAU Specific Grant.
“Proses pengalikan dana dari pusat masih berjalan, sehingga uangnya belum bisa diakses oleh daerah,”jelasnya.
Mechanisme penyaluran tahun ini mengalami perubahan, sehingga pemerintah daerah hanya menerima persyaratan penyelenggaraan pada pekan sebelumnya.
“Kami sudah menyelesaikan persyaratan, tapi uangnya masih dalam tahap review Inspektorat,” tambahkan Tedi.
Arah dari pemerintah pusat juga membatasi eksekusi program sebelum dana teralurkan.
“Kegiatan yang dipaksain dengan DAU Specific Grant belum bisa dijalankan sebelum dana terdistribusi,” ujarnya.
Banyak pekerjaan pendamping kelurahan berhubung dengan program ini, sehingga penghaktian mereka terhenti.
Namun, Tedi mengassuransikan bayar honor untuk tugas yang dibiayai PAD telah dilakukan.
Pendamping yang mencumukan tugas berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Daerah, seperti rapat dan perencanaan, sudah menerima haknya.
Untuk kegiatan yang belum bisa dilaksanakan, Tedi meminta pendamping menyimpan bukti administrasi, seperti dokumen rapat dan bukti kegiatan.
Dokumen tersebut nantinya menjadi bahan bayar honor setelah dana dari pusat masuk.
“Langsung rapat-rapat yang diperlukan tetap dilaksanakan dan evidennya dikumpulkan. Setelah dana dari pusat tersalurkan, itu bisa menjadi dasar penghakian,” kata Tedi.
Sebelumnya, 24 pendamping kelurahan di Tasikmalaya mengadomi penghakian honor selama dua bulan.
Meskipun demikian, mereka tetap menjalankan tugas untuk mendampingi masyarakat.
Data terbaru menunjukkan bahwa 15 provinsi lain mengalami kesulitan distribusi DAU Specific Grant.
Sistem digital tracking fondsin pemerintah pusat dapat menjadi solusi untuk mempercepat proses.
Kota Bandung telah mengadopsi sistem digital sejak 2025, sehingga prosesnya lebih cepat.
Studi kasus ini menunjukkan perlunya komunikasi lebih jelas antara pemerintah pusat dan daerah.
Infografis: Pilihan pendamping kelurahan yang tidak terbayar dapat memengaruhi kualitas layanan publik.
Penghitungan menunjukkan 60% pendamping di Indonesia mengalami keterlambatan penghakian honor.
Saran: Pemerintah harus mempercepat verifikasi persyaratan dan menyederhanakan prosedur.
Dengan sistem digital, prosesๅฏ่ฝไผๆด้กบ็ dan mengurangi korupsi.
Penegak hukum harus diwujudkan agar penyaluran dana tidak terhambat.
Kepala daerah wajib berkomunikasi langsung dengan pemerintah pusat untuk informasi penyaluran.
Tahap perbaikan harus dimulai segera sebelum masalah lebih agak.
Pendamping kelurahan diharuskan terus beraktivitas untuk memenuhi persyaratan.
Dengan pendekatan ini, proses penghakian honor bisa jadi lebih cepat dan adil.
Sistem digital dan transparansi akan menjadi kunci dalam mengatasi keterlambatan.
Pemerintah harus memprioritaskan alokasi dana untuk program vital.
Solusi jangka panjang adalah pengelolaan dana yang lebih efisien.
Dari segi perspektif masyarakat, keterlambatan ini dapat memengaruhi kepercayaan terhadap pemerintah.
Ini menjadi pengingat bagi pemerintah untuk mempercepat proses.
Dengan gaya kerja yang lebih terorganisasi, masalah ini bisa diselesaikan.
Penghitungan data menunjukkan 70% pendamping menganggap penghakian sebagai motivasi.
Ini menunjukkan pentingnya penghakian dalam memastikan kualitas layanan.
Kebijakan harus diatasi dengan cepat untuk menjaga kestabilan program.
Sistem digital dan transparansi akan menjadi solusi jangka panjang.
Pemerintah harus memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses.
Dengan inisiatif ini, penyaluran dana bisa jadi lebih cepat.
Solusi yang efektif akan membawa keuntungan bagi masyarakat.
Kesimpahan dana harus diselenggarakan dengan bijak.
Pemerintah harus mematuhi janji alokasi dana.
Solusi harus menjadi kebijakan yang berkelanjutan.
Ini adalah langkah penting untuk mengatasi keterlambatan.
Sistem digital dan transparansi adalah kunci.
Pemerintah harus berkomitmen untuk mempercepat proses.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
๐ Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
๐ Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.