PAD Seret, Kata DPRD: Ujian Kepemimpinan Wali Kota Tasikmalaya

TASIKMALAYA – Kondisi anggaran kota semakin ketat karena penurunan Pendapatan Asli Daerah. DPRD meminta pemerintah setor untuk tidak hanya mengandalkan prosedur yang sudah ditetapkan dalam menghadapi defisit sebelum APBD Perubahan 2026.

Wakil Ketua DPRD Tasikmalaya dan pendamping Badan Anggaran, Heri Ahmadi, menjelaskan penurunan tersebut karena hampir seluruh bagian pendapatan belum memenuhi target. “Pendapatan daerah tidak tercapai. Hal ini menjadi penyebab utama perlu dilakukan penyesuaian,” ujarnya pada Minggu (21/6/2026).

Pengurangan pendapatan provinsi juga memicu masalah. Bantuan keuangan yang dikejar sebelumnya untuk bantuan Penerima Bantuan Iuran JKN masih tidak terbayar. Heri menekankan bahwa isu ini bukan cuma masalah anggaran, tapi ujian kepemimpinan bupati dalam mengambil keputusan.

Syaratnya, ia menyarankan kolaborasi dengan pihak ketiga. Namun, skema tersebut perlu persetujuan DPRD, yang belum dibahas secara resmi. Opsi lain, seperti meningkatkan efisiensi anggaran, masih dalam tahap penelitian dan belum dibahas bersama Badan Anggaran.

Data dari DJPK Kemenkeu per 17 Juni 2026 menunjukkan pendapatan daerah mencapai 39,29% dari target, sementara PAD baru tercapai sebesar 33,52%. Realisasi APBD Tasikmalaya sampai tanggal 21 Juni 2026 menunjukkan perlambatan signifikan.

Kebijakan pengurangan TPP atau kebijakan efisiensi lainnya belum terpakai karena belum ada keputusan resmi.

Krisis anggaran ini meminta bupati untuk menunjukkan kreativitas dan keteguhan. Tidak bisa lagi ber reliance pada metode tradisional, tapi tetap harus menghormati batas hukum.

Pemimpin daerah diperencanaan untuk berinovasi. Fokus pada solusi yang praktis dan tidak mengabaikan dampak jangka panjang.

Fokus pada kualitas layanan publik tetap wajib. Meski ada batasan anggaran, keutuhan layanan essential harus terjamin.

Kesesuaian target pendapatan menjadi kunci. Strategi peningkatan arus pendapatan harus diadopsi segera.

Kemitraan dengan lembaga luar kota bisa menjadi solusi alternatif. Tapi harus diproses secara tertata dan transparan.

Kondisi ekonomi provinsi memengaruhi budaya kota. Beban keuangan Provinsi Jawa Barat perlu dipertimbangkan.

Kepentingan masyarakat harus tetap dalam fokus. Prioritas pengelolaan anggaran harus tetap pada kebutuhan publik.

Realisasi anggaran yang lambat meminta evaluasi strategi. Bukan hanya menargetkan angka, tapi juga efektivitas pengelolaan.

Kepemimpinan bupati harus menunjukkan kemampuan beradaptasi. Solusi harus dinamis sesuai dengan kondisi pasok.

Fokus pada efisiensi operasional. Penggunaan dana harus masih maksimal, bahkan dengan kondisi anggaran yang terbatas.

Krisis ini menjadi ujian untuk bupati. Kreativitas dan ketangguhan dalam pengelolaan keuangan akan menentukan masa depan kota.

Solusi harus holistik. Tidak hanya fokus pada pendapatan, tapi juga pengelolaan biaya dan alokasi sumber daya.

Bupati diminta untuk menunjukkan keteguhan. Krisis anggaran bukan cuma masalah teknis, tapi juga kualitas kepemimpinan.

Strategi jangka panjang perlu diperiksa. Solusi jangka pendek tidak bisa menjadi solusi akhir.

Kemampuan bupati dalam mengelola dana akan menjadi indikator keberlanjutan.

Fokus pada kolaborasi. Kerjasama dengan instansi lain bisa mempercepat penyelesaian masalah anggaran.

Krisis ini membuktikan kebutuhan peningkatan kualitas angaran. Bukan hanya jumlah, tapi juga efisiensi pengelolaan.

Bupati diminta untuk menunjukkan kemampuan berinovasi. Solusi tidak bisa selalu sama seperti dulu.

Kondisi anggaran harus menjadi motivatis. Bupati harus menunjukkan kemampuan beradaptasi.

Strategi peningkatan pendapatan harus dinamis. Kondisi ekonomi terus berubah, jadi strategi juga harus beradaptasi.

Baca juga Berita lainnya di News Page