Program MBG dan 181 SPPG di Ciamis Berhenti Selama Libur Sekolah

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Badan Gizi Nasional(BGN) akan menghentikan penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara sementara selama masa libur sekolah. Kebijakan ini tercantum dalam Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Periode Hari Libur dalam Penyelenggaraan Program MBG, yang diumumkan pada 17 Juni 2026 dan ditandatangani oleh Kepala BGN, Nanik Sidaryati Deyang.

Dampaknya, seluruh dapur MBG atau SPPG di Kabupaten Ciamis yang telah beroperasi akan gagal memberikan makanan bergizi kepada para penerima manfaat selama libur. Koordinator BGN Wilayah Ciamis, Eggy Armand Ramdani, mengakui bahwa penghentian pelayanan MBG sudah berlangsung.

“Artinya untuk Ciamis, 181 SPPG yang tetap beroperasi dapat memberikan MBG kepada 381.542 penerima manfaat selama libur, baik peserta didik maupun non peserta didik,” ujar Eggy melalui Radar Kamis (18/6/2026).

Kebijakan ini merupakan bagian dari evaluasi strategis dan upaya efisiensi anggaran yang dilakukan BGN. Selama libur, pelayanan MBG dihentikan, dan insentif fasilitas SPPG tidak diberikan. Semua fasilitas SPPG dilarang digunakan untuk kegiatan apa pun selama periode tersebut.

Penghentian operasional SPPG akan ditindak tegas jika terjadi pelanggaran. Namun, biaya operasional seperti listrik, air, internet, dan insentif keamanan tetap dapat dibiayai dengan dana operasional sesuai kebutuhan.

Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan tetap harus masuk kerja untuk memastikan fasilitas tetap bersih, aman, dan beroperasi. Untuk libur yang lebih dari tiga hari atau sehari sebelum pelaksanaan kembali, tiap pihak tersebut wajib masuk kerja untuk persiapkan layanan MBG kembali.

Eggy menjelaskan, penyesuaian ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan program, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan standarisasi pelayanan MBG di seluruh Indonesia.

Penanganan ini menjadi pengingat penting untuk seimbang efisiensi dan akses program publik, memastikan keberlanjutan bagi semua pihak. Semakin dalam, penilaian terhadap kebijakan ini dapat memungkinkan penyesuaian adaptif yang lebih presisi tanpa mengorbankan kebutuhan umum.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan