Arip Rachman, Anggota DPRD Jabar, Ingatkan Warga untuk Verifikasi Usulan di Bank Jabar

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PDI Perjuangan Dapil 15 di Tasikmalaya, H Arip Rachman SE MM, mendengar berbagai permintaan masyarakat saat menggelar Reses III Tahun Sidang 2025-2026 di GOR Desa Gunungtanjung, Kecamatan Gunungtanjung, Diensti Tasikmalaya, Jumat (12/6/2026).

Selama kegiatan, masyarakat mengajukan kebutuhan pembangunan seperti perbaikan jalan desa, pembangunan irigasi untuk lahan, serta dukungan rumah tidak layak huni.

Arip menyebut permintaan yang paling banyak berasal dari rakyat berkaitan dengan perbaikan jalan yang panjang puluhan kilometer.

“Pemintaan infrastruktur jalan masih dominan, tetapi kami juga meminta bantuan untuk proyek irigasi dan Rutilahu,” ujar Arip.

Untuk memperkuas peluang bantuan pemerintah, ia menyarankan desa mengajukan usulan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat dengan sistem SIPD.

“Data teknis seperti panjang jalan harus tepat agar usulan bisa melalui evaluasi Provinsi Jawa Barat,” panitia.

Hasil evaluasi akan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, sedangkan DPRD akan mendorong pengujian usulan yang lolos.

Ia menekankan, proses ini membutuhkan kerja sama DPRD dengan Pemprov Jabar untuk memastikan program Bankeu bisa direalisasikan.

Selain jalan, warga juga meminta irigasi tersier untuk mendukung pertanian. Arip menyatakan pemerintah desa dapat mengajukan usulan langsung ke Pemprov melalui mekanisme yang berlaku.

Semua permintaan harus jelas dan lengkap. Data qataus harus tepat, terutama ukuran infrastruktur.

Arip menegaskan, usulan yang benar-benar dijuangkan oleh desa akan mendapatkan dukungan dari Bankeu provinsi setelah proses verifikasi.

Kesuksesan proyek bergantung pada ketepatan informasi yang dikirim.

Kerja sama DPRD dengan Pemprov Jabar diperlukan untuk memastikan bantuan ke desa.

Hasilnya akan mempengaruhi kualitas infrastruktur dan pengembangan rakyat di Tasikmalaya.

Dengan pendekatan yang konsisten, kebutuhan masyarakat dapat menjadi solusi praktis.

Data yang diujikan harus detail dan akurat.

Bantuan pemerintah tetap bersifat terbatas, jadi usulan harus sesuai dengan prioritas Bappeda.

Arip meminta masyarakat tetap konsisten dalam menjelaskan kebutuhan.

Proses ini memerlukan kesabaran dari semua pihak.

Setiap usulan harus dilengkapi dengan informasi teknis yang benar.

Kehidupan rakyat bergantung pada kualitas infrastruktur dan layanan pemerintah.

Dukungan dari DPRD dan Pemprov Jabar sangat penting untuk realisasi usulan.

Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan kebutuhan desa terpenuhi.

Mereka perlu persiapkan dokumen lengkap untuk mempercepat proses.

Data qataus harus diulang dua kali untuk menghindari kesalahan.

Arip mengejar ketersediaan bantuan dari Bankeu provinsi.

Proses ini membutuhkan koordinasi antar badan pemerintah.

Kerja sama antar lembaga menjadi kunci bagi keberhasilan usulan.

Mereka harus siap untuk ajukan usulan pas angle ketersediaan dana.

Data yang tepat menjadi alasan utama untuk mendapatkan bantuan.

Semua usulan harus diselesaikan dengan ketelitian.

Kehidupan rakyat dalam desa bergantung pada kualitas bantuan yang diberikan.

Dengan usulan yang tepat, desa dapat meraih proyek penting.

Arip tetap berkomitmen untuk mendorong masyarakat ajukan usulan dengan benar.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan