Isu Cashback Muncul atas Pinjaman Daerah Rp 230 Miliar Pemkab Tasikmalaya ke PT SMI dan DPUTRPPLH Masih Bungkam

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pemerintah Tasikmalaya terus berusaha melaksanakan penyaluran pinjaman sebesar Rp 230 miliar ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk pengembangan jalan. Proses ini seharusnya sudah dilaksanakan pada bulan April 2026. Namun, ada kekhawatiran terkait adanya bonus atau biaya tambahan yang belum di澄清 oleh pihak terkait.

Setelah dikonsultasi, Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPU-TRPP-LH) tidak memberikan penjelasan lengkap. Komisi III DPRD Tasikmalaya—yang menjadi partner kerja DPU-TRPP-LH— Juga mengaku tidak pernah berdiskusi teknis dengan PT SMI seputar anggaran yang bersangkutan.

Ketua Komisi III DPRD Tasikmalaya, Gumilar Akhmad Purbawisesa, menyatakan tidak memiliki informasi riil tentang mekanisme bonus atau biaya yang mungkin terjadi. Dia juga mengakui tidak tahu jumlah total pinjaman yang sebenarnya. “Kami hanya tahu bahwa Pemkab Tasikmalaya ingin meminjam uang untuk membangun 32 titik jalan, yang sebelumnya hanya 24 titik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gumilar mengakui tidak terlibat dalam komunikasi langsung dengan PT SMI. “Kami tidak pernah diminta untuk membayar pajak seputar pinjaman atau bertemu langsung dengan pihak penyumbang,” tambahnya.

Data dari Pemkab Tasikmalaya menunjukkan bahwa pinjaman Rp 230.250.000.000 cukup untuk memperbaiki 64,51 kilometer jalan yang rusak. Namun, total panjang jalan yang membutuhkan perbaikan mencapai 296,89 kilometer, sebagian besar dalam kondisi sangat kerusakan.

Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil DPU-TRPP-LH, Wildan Nuruzzaman ST, menegaskan proses lelang dan pengadaan bahan-bahan untuk proyek ini sudah ditetapkan awal Februari 2026. Pelaksanaan akan digelar oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Pemerintah harus lebih transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Komunikasi yang jelas dengan pihak terkait sangat penting untuk mencegah ketidakpastian dan memastikan dana publik digunakan secara maksimal.

Transparansi dan komunikasi efektif akan menjadi solusi untuk menghindari konflik dan memastikan proyek infrastruktur ini memberikan manfaat sebenarnya bagi obat.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan