Kebijakan Parkir di Pantai Pangandaran Diproses oleh Pelaku Usaha

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

PANGANDARAN, Thecuy.com – Paralel dengan pengumuman kebijakan baru, beberapa pejuang usaha di kawasan Wisata Pantai Pangandaran menyampaikan kritik terhadap ketentuan parkir yang dianggap tidak memadukan dengan kebutuhan masyarakat, terutama para pengusaha kecil.

Hakim, seorang pengusaha wisata usia 40 tahun, menyatakan bahwa kebijakan parkir terbaru memicu kekhawatiran karena semakin sulit menjaga penghasilan dari aktivitas wisata. Ia menekankan bahwa proses pen PALAANAN ini tidak memadukan masyarakat, sehingga keputusan terasa tidak bersesuaian dengan kepentingan umum.

“Banyak pihak merasa tidak terlibat dalam pembahasan, sehingga kebijakan yang diimplementasikan tidak sebaiknya menjadi solusi untuk semua pihak,” kata Hakim Jumat (3/4/2026).

Keberlanjutan dampaknya terlihat jelas. Sebagai contoh, pengemudi becak motor kini kesulitan mendapatkan penumpang karena wisatawan lebih mengandalkan shuttle bus yang disediakan pemerintah. Hal ini menyebabkan keterbatasan layanan dan kempasan di lokasi tertentu, sehingga pengalaman wisatawan berkurang.

Hakim juga menilai kebijakan ini belum memberikan solusi sepenuhnya, bahkan bisa menimbulkan masalah baru. Ia minta pemerintah daerah melakukan evaluasi bersama dengan partisipasi seluruh pihak, terutama pelaku usaha di sektor pariwisata.

Menurutnya, regulasi harus diatur dengan presisi dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Prioritas utama harus menjadi keseimbangan dan keadilan, bukan kepentingan kelompok kecil.

“Kami mengharapkan evaluasi bersama. Aturan yang diadopsi harus menjadi solusi jangka panjang, bukan hanya tersedia pada momen tertentu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hakim mengingatkan Bupati Pangandaran untuk lebih memperhatikan kondisi masyarakat, terutama para pengusaha kecil yang telah berkontribusi dalam pengembangan pariwisata daerah. Ia meminta pengawasan yang lebih mematang dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan.

Kebijakan yang tidak matang justru berpotensi memicu konflik. Hal ini menunjukkan pentingnya proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan