Kado Pahit Terkandung dalam Kerjasama BPJS dengan RSUD Dewi Sartika di Tasikmalaya

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

RSUD Dewi Sartikadi Tasikmalaya baru saja memperoleh izin operasional dan akreditasi, tapi keberhasilan ini dianggap tidak sepenuhnya positif. Pelayanan kesehatan di wilayah ini terduga menjadi penumpang tanpa dukungan yang memadai. Miftah Farid, Kepala GMNU Kota Tasikmalaya, mengkritik kebijakan ini sebagai keputusan yang mengabaikan realitas operasional rumah sakit.

Berdasarkan informasi yang diajukan, RSUD ini berpotensi hanya bertahan sekitar tiga bulan jika tidak segera mendapatkan dana operasional. Kelemahan anggaran dari Pemerintah Kota Tasikmalaya dianggap tidak proporsional terhadap kebutuhan masif pada layanan publik. Prioritas anggaran di Dinas Kesehatan lebih terfokus pada perawatan gedung Puskesmas daripada mendukung RSUD, yang menimbulkan ketimpangan signifikan.

GMNU juga mengklaim sistem manajemen talenta di sektor kesehatan belum mampu memenuhi kebutuhan strategis. Posisi kepala dinas, yang seharusnya menjadi penanggul rahasia, belum terisi dengan personnel yang memahami urgensi pelayanan. Kebijakan ini menimbulkan dugaan bahwa keputusan anggaran lebih dipengaruhi oleh kepentingan proyek daripada kebutuhan masyarakat.

Jika anggaran dialokasikan dengan benar, RSUD bisa menjadi sumber pendapatan daerah (PAD) dan bertahan hingga dua tahun. Namun, situasi sebaliknya terjadi. Keadaan ini mengungkapkan kelemahan dalam prioritas operasional, yang perlu diperbaiki segera.

Krisis ini mengajak kita mempertanyakan apakah kebijakan layanan kesehatan sebenarnya mengutamakan kesejahteraan rakyat. Tanpa kesiapan finansial yang tepat, RSUD Dewi Sartika terus berisiko menjadi kesalahan manajemen yang tidak bisa dikembalikan.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan