WFH ASN di Kota Tasikmalaya, DPRD mengingatkan tidak menggunakan alasan bermalas-malasan sebagai alasan cuti WAHAN.

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di Tasikmalaya menjadi topik yang banyak diskusi. Pemerintah pusat memaklumkan bahwa kebijakan fleksibil ini harus tetap dipraktikkan, tapi tanpa mengabaikan kualitas pelayanan umum. Kepala DPRD Tasikmalaya, Aslim, menekankan bahwa tidak boleh menggunakan WFH sebagai alasan untuk mengurangi kewenangan. Semakin fleksibel polisi ini, lebih penting untuk menjaga keterbatasan dalam menunjang masyarakat.

Setelah pemberlancaran WFH pada 25-26 Maret 2026, ASN terbagi menjadi dua kelompok: yang bekerja di rumah dan yang tetap di kantor. Skema ini dirancang untuk mengurangi kewenangan mobilitas, terutama saat puncak arus ke luar daerah. Namun, ketentuan tegas tetap berlaku: ASN wajib tetap siap menyediakan layanan jika ada permintaan mendesak.

Sebagai penguat, Sekretaris Daerah Asep Goparullah menjelaskan bahwa WFH tidak berarti liburan. Pelayanan di layar atau langsung harus tetap berjalan tanpa turunnya kualitas. “Jangan sampai ASN merasa tenang karena di rumah,” katanya. Kebijakan ini juga bertujuan mengatasi kekacetan yang sering terjadi saat masyarakat bergerak ke luar kabupaten.

Dalam puncak arus, seperti saat hari Senin yang dibatalkan menjadi harapan, ASN tetap harus hadir jika diperlukan. Kebijakan ini dipertimbangkan sebagai langkah strategis, bukan sekadar fleksibilitas kerja. Namun, kesiapan ASN untuk kembali ke kantor harus tetap terjaga.

Jika dibandingkan dengan masa pandemi, implementasi WFH saat ini lebih terstruktur. Namun, tantangan utama tetap pada keseimbangan antara fleksibilitas dan tanggung jawab. Semua pihak wajib memastikan bahwa pelayanan tetap konsisten, baik melalui platform digital maupun layanan langsung.

Kebijakan WFH harus tetap dipertimbangkan bukan sebagai keuntungan, melainkan sebagai solusi untuk mengurangi beban logistik. Kuasainya hanya pada pelayanan yang tidak pernah berhenti. Semua pihak—ASN, pemerintah, dan masyarakat—wajib berkolaborasi untuk menjaga kebijakan ini yang efektif. Balik perhatian pada fleksibilitas kerja, fokus utama tetap pada kebutuhan publik yang harus tetap dipenuhi tanpa kompromi.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan