Tanggapan SPPG Seputar Wajib Upload Menu MBG di Media Sosial di Daerah

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

TASIKMALAYA, Thecuy.com – Badan Gizi Nasional (BGN) memulai upaya baru. Mereka meminta Semua Penerima Manfaat Gizi (SPPG) memebagikan daftar menu serta harga setiap harinya di media sosial. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa mengetahui secara jelas kualitas dan bahan makanan yang diberikan kepada penerima program. Pelaksanaan ini juga menjawab pada kritik masyarakat, terutama orang tua dan siswa yang sering mengkritik menu MBG karena dianggap tidak sesuai dengan standar nutrisi.

BGN menentukan nilai menu MBG minimal Rp 8.000 dan maksimal Rp 10.000 per porsi. Total anggaran per porsi mencapai Rp 15.000. Dari jumlah ini, Rp 5.000 digunakan untuk biaya operasional dan keuntungan bagi pengelola SPPG. Namun, penentuan ini masih mengabaikan realitanya bahwa hingga saat ini tidak semua SPPG memiliki akun media sosial. Seperti yang disebut oleh Koordinator SPPG Kecamatan Sariawangi, Humaedi Fadilah, banyak SPPG masih belum siap memenuhi kebutuhan ini.

“Kami akan berdiskusi dengan pengurus SPPG lain di Sariawangi untuk memastikan proses pengunggahan menu MBG ke medsos,” ujar Humaedi. Sementara itu, Hadi Mulyana, kepala SPPG di Garut, menyatakan bahwa pihaknya sudah menyadari aturan BGN. Mereka akan rapat menunjukan keterampilan dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Hadi menjelaskan bahwa langkah ini sudah diperhitungkan oleh BGN. Setiap SPPG harus laporan menu harian mereka secara rutin. Selain itu, foto yang diunggah ke grup PIC Sekolah bertujuan untuk menunjukkan transparansi.

Upaya BGN ini memerlukan kerja sama lingkaran. SPPG dengan akun medsos sudah mulai berkeaktifan, tetapi bagi yang belum punya, proses pengujian dan pengajuan mungkin membutuhkan waktu. Kesiapan teknologi serta kesadaran pengelola menjadi kunci.

Menurut pendapat banyak, transparansi ini bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, realitanya menunjukkan bahwa implementasi ini masih menghadapi tantangan. Seperti yang diceritakan, beberapa daerah masih lalai dalam memenuhi persyaratan. Ini memerlukan dukungan lebih besar dari pihak pusat.

Mengunggah menu MBG bukan hanya soal informasi, tetapi juga accountability. Dengan informasi ini, masyarakat bisa meminta penjelasan jika ada menu yang dinilai tidak sehat. Hal ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki kualitas layanan pangan.

Transparansi dalam memberikan makanan gratis bukan hanya tanggung jawab BGN, tetapi juga SPPG. Semua pihak harus berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan serius. Tanpa komitmen ini, program MBG mungkin tidak bisa mencapai tujuannya.

Setiap porsi MBG yang diberikan adalah investasi dalam kesehatan masyarakat. Jika transparansi dapat diperkuat, program ini bisa menjadi contoh untuk program sosial lain. Setiap orang harus menjadi pengawas agar layanan pangan tetap benar-benar berfokus pada kebutuhan populasi.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan