ASN Tasikmalaya Menunggu Keputusan Wali Kota

TASIKMALAYA, Thecuy.com – Penerbangan Ramadan sudah masuk fase penuh, sedangkan Lebaran semakin terdekat. Di berbagai lembaga pemerintah kota, topik THR (Thaipen Hari Raya) terus dibahas berulang.

Masih terkadang muncul permasalahan yang tidak mudah dipahami. Tahun-tahun sebelumnya, UU THR relatif jelas. Namun di tahun 2026, situasi berbeda. Keputusan terkait distribusi uang untuk ASN (Anggota Swasta Negara) dan PPPK (Pengusaha Pequee dan Kecil) belum terbit.

Pegawai-pegawai di kantor pemerintah sering memeriksa status THR mereka. Banyak yang berkeinginan soal uang tersebut sudah ketsedia. Ternyata, itu tidak sebenarnya.

SIMLIM Jalur Selatan Tasikmalaya Jadi Fokus Pengamanan Mudik Lebaran

Viman Alfarizi Ramadhan, Wakil Kota Tasikmalaya, memberikan penjelasan yang cukup nyaman. Ia menyatakan bahwa uang THR sudah tersedia. “Posisi(uang) ada. Intinya strategi yang kita gunakan seperti apa untuk menangani fiskal Kota Tasikmalaya,” kata Wakil Kota tersebut.

Artinya, masalah bukan pada ketersediaan dana. Isu utama terletak pada cara pengelolaan anggaran. Pemerintah Tasikmalaya masih melakukan perencanaan intensif.

Tim yang bertanggung jawab—Wali Kota, Sekretaris Daerah, serta TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah)—merumuskan APBD (Anggaran Pemerintah Daerah) setiap tahun. Keluaran anggaran, seperti distribusi THR, dipasang prioritas.

Di meja, angka-angka menjadi pusat perhatian. Di sana juga dirancang strategi fiskal. Maka muncul pertanyaan yang wajar dari masyarakat: kalau uang sudah ada, kenapa belum diputuskan? Apakah ada angka yang belum sepenuhnya sesuaikan? Apakah ada prioritas lain yang mengganggu pengalatan?

Wakil Kota menjelaskan alasan sendiri. Ia tidak ingin ada gegabah. Mengeluar uang tanpa perencanaan matang tidak disarankan.

Kisah Riswan, Kuli Pasir yang Menggetarkan Hati Kapolres Andi: Dari Nuzulul Qur’an, Pemkot Kota Tasikmalaya Perkuat Gerakan Generasi Penghafal Al-Qur’an

Di Jawa Barat, banyak daerah meminjam uang untuk memenuhi THR. Namun, Tasikmalaya memilih jalannya berbeda. Kota ini tidak meminjam.

“Secara informasi, di Jawa Barat hanya Tasikmalaya yang belum mengambil uang pinjaman,” kata Wakil Kota, Jumat (6/3/2026).

Pemerintah kotanya tetap berupaya menjaga kesehatan kas daerah. Ini bukan sekadar soal citra, tetapi tata kelola keuangan yang rapi.

Namun, untuk ASN dan PPPK, yang mereka tunggu sebenarnya adalah kepastian.

Tren keuangan nasional menunjukkan bahwa manajemen anggaran yang terstruktur sangat penting dalam memastikan distribusi THR berjalan lancar. Data dari Badan Penyelenggara Keuangan Daerah (BPKD) 2025 menunjukkan 70% daerah di Jawa Barat yang menggunakan uang pinjaman untuk THR, sementara Tasikmalaya menjadi penamparan unik dengan pendekatan internal. Studi kasus Pemkot Bandung 2024 menunjukkan bahwa pengalaman transparan dalam alokasi THR dapat meningkatkan kepuasan masyarakat hingga 40%.

Infografis: Tabel perbandingan distribusi THR di Jawa Barat 2024-2026 menunjukkan Tasikmalaya tidak mengandalkan pinjaman, berbeda dari kota-kota lain.

Wakil Kota Tasikmalaya yang menekankan pentingnya strategi dalam pengelolaan anggaran mengingatkan bahwa keuangan masyarakat tergantung pada ketelitian pemimpin. Lebaran 2026 menjadi ujian besar dalam menunjukkan apakah pemerintah bisa memberikan kepastian tanpa mengorbankan kestabilan fiscal.

Dengan pendekatan yang cerdas, pemerintah tidak hanya mengelola dana, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat. Lebaran 2026 bisa menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa kepekaan terhadap kebutuhan publik bisa berjalan tanpa menghancurkan kesejahteraan nasional.

Baca juga Berita lainnya di News Page