TASIKMALAYA — Kegiatan penyebaran dugaan terhadap praktik selektif dalam pengalokan dana pajak rekanan di sistem P1 terus menjadi topik yang didebattir.
Keterangan bahwa ada hubungan yang mendekati antara rekanan dengan pihak berwenang memicu ketegangan dalam lingkungan birokrasi, seperti dalam situasi diskusi anggaran. Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, secara resmi menolak klaim tersebut.
“Tidak ada kebijakan berupa pilih kasih dalam pengalokasi dana. Prosesnya diatur secara norma berdasarkan ke lengkapnya dokumen dan ke layakannya,” kata Viman saat diminta penjelasan, Rabu (25/2/2026).
Menurutnya, mekanisme pembiayaan dilakukan dengan mematuhi prosedur resmi. “Yang sudah memenuhi syarat administrasi dan kualitas tugas akan ditransfer. Ini bukan soal kebersamaan atau hubungan pribadi,” tegasnya.
Viman mengakui ada pernyataan di luar lembaga yang menyebutkan kebijakan seperti itu. Namun, ia menjelaskan itu bersifat bercandaan, bukan kebijakan resmi. “Ini lebih seperti humor di tengah tekanan administrasi, bukan kebijakan terpadu,” ujarnya.
Ketua DPD KNPI Kota Tasikmalaya, Dhani Tardiwan Noor, juga mengingatkan tidak menyebarkan dugaan tersebut tanpa bukti konkret. “Jika benar, harus ada bukti dari pihak berwenang. Kita minta instansi terkait memeriksa langsung di OPD,” kata Dhani.
Dia menegaskan bahwa pembiayaan harus sesuai dengan standar yang berlaku, bukan berdasarkan hubungan pribadi. “Setiap rekanan harus diperlakukan secara proporsional. Tidak boleh karena ketertarikan pribadi, prosesnya harus bersifat objektif,” tegasnya.
Meskipun dugaan tersebut terus muncul, hingga saat ini belum ada bukti resmi yang mendukung klaim tersebut. KNPI tetap mengencuang instansi terkait untuk mengeksplorasi lebih lanjut.
Transparansi dalam pengalokasi dana publik tetap menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Efektivitas sistem P1 sangat bergantung pada kelaksanannya. Selain itu, komunikasi yang jelas dari pihak berwenang sangat penting agar tidak muncul kesalahpahaman.
Bagi masyarakat, penting untuk memastikan kelengkapan dokumen dan kesiapan kegiatan sebelum meminta dana. Prosesnya harus diwujudkan secara damai dan tidak dipengaruhi oleh faktor non objektif.
Kita diharapkan tetap bersikap profesional dalam mengelola sumber daya publik. Setiap dana yang dipersiapkan harus diproses dengan penuh akuntabilitas.
Pemerintah harus tetap konsisten dalam menerapkan aturan. Jangan ada kesalahpahaman bahwa hubungan pribadi bisa mempengaruhi proses administrasi.
Semua pihak, termasuk rekanan dan pihak berwenang, harus berkomitmen dalam menjaga kejujuran.
Transparansi bukan hanya untuk terbukti di rapat, tapi menjadi dasar kepercayaan masyarakat.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.