Warganet Murka! LPDP Trending: Usai Alumni Bangga Anak WNA

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Media sosial kembali menjadi bahan perdebatan setelah alumni LPDP memicu reaksi keras dengan pernyataan kontroversial. Dwi Sasetyaningtyas, ex-penerima beasiswa yang lulus 2017, memposting video unboxing paspor Inggris dan menyampaikan klaim “cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan”. Pesan itu sempet viral di Instagram dan X, memicu diskusi tajam di jajaran trending.

Kritik menyebar cepat. Beberapa akun menilai pernyataan DS tidak sensitif, memungkinkan kesalahan interpretasi nilai LPDP yang menekankan pengabdian bagi bangsa. @adorable_MYG_ mengkritik bahwa program beasiswa dengan dana publik harus mengusir pesan positif, bukan mempromosikan identitas negara lain. @guudlucking menekankan kontradiksi antara peran penolong negara dan keinginan migrasi.

LPDP resmi merespons dengan pernyataan penyesal. Lembaga menyatakan bahwa tindakan DS tidak mencerminkan prinsip integritas dan profesionalisme yang ditanamkan. Meski DS telah lulus dan tidak lagi memiliki keterhubungan formal, LPDP tetap meminta kesadaran masyarakat dalam menggunakan media sosial.

Perdebatan juga menarik perhatian politik. Wakil Ketua KX DPR Lalu Hadrian Irfani meminta evaluasi sistem pengawasan LPDP untuk lebih transparan. Ia menilai beasiswa yang dibiayai negara harus memastikan penyertanya berkomitmen dengan kontribusi nasional.

Di tengah kekinianan, beberapa pihak mempertimbangkan ini sebagai peluang evaluasi sistem beasiswa. Sementara lain menilai klaim DS sudah cukup diselesaikan dengan permohonan maaf.

Media sosial terus menjadi alat yang kuat untuk memicu diskusi publik. Isu ini menunjukkan bagaimana perasaan individu bisa berdampak pada persepsi terhadap program publik. Setiap pembaca diundang untuk memikiran kembali tentang tanggung jawab dalam memposting informasi, terutama ketika berbagi pengalaman pribadi.

Pemuda yang lulus dari program beasiswa harus menjaga etika yang sesuai dengan nilai-nilai yang dijanjikan. Kontribusi mereka bukan hanya secara akademik, tapi juga dalam mempromosikan keindonesiaan. Meski ada kekhawatiran, pentingnya tetap fokus pada kebijaksanaan dan penegakan ketentuan.

Setiap kasus seperti ini menjadi pengalaman belajar. LPDP dan lembaga lain harus terus meningkatkan mekanisme komunikasi dan pengawasan. Dengan demikian, beasiswa yang dibiayai rakyat dapat tetap menjadi jembatan yang benar antara masyarakat dan pemerintah.

Baca juga Info Gadget lainnya di Info Gadget terbaru

Tinggalkan Balasan