Rencana Israel untuk Meningkatkan Kontrol di Tepi Barat

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Jakarta – Dalam rapat DK PBB yang digelar Rabu (18/2), pemimpin internasional menekankan keharusan gencatan senjata di Gaza yang tetap berlangsung. Hal ini dimulailah sehari sebelum Presiden Donald Trump memimpin pertemuan Board of Peace (BoP) untuk membahas masa depan wilayah Palestina. Perubahan jadwal ini mencerminkan potensi konflik antara agendanya dengan inisiatif baru Trump, yang berdampak pada beberapa negara yang khawatir akan kompetisi dengan Dewan Keamanan.

Pertemuan ini juga mencerminkan pergerakan global untuk memicu diskusi tentang konflik di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, mengkritik tindakan Israel pada Tepi Barat sebagai “tidak sah dan melanggar hukum internasional”. Ia mengklaim, “Perluasan kekontrol Israel di Tepi Barat sangat mengkhawatirkan”.

Para menteri luar negeri dari Inggris, Israel, Yordania, Mesir, dan Indonesia hadir dalam rapat untuk membahas isu Gaza dan Tepi Barat. Duta Besar Palestina, Riyad Mansour, menekankan bahwa anexasi merupakan pelanggaran terhadap Piagam PBB dan aturan hukum internasional. Ia juga mengkhawatirkan dampaknya terhadap perdamaian.

Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, menyatakan bahwa pertemuan BoP akan menjadi fokus dunia. Ia juga menegaskan bahwa hak Israel atas “tanah Alkitab” lebih kuat dari negara lain. Namun, perubahan agenda BoP memicu skeptisisme dari negara-negara seperti Prancis dan Jerman, yang tetap mendukung DK PBB.

Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, mengklaim DK PBB bisa membantu membangun masa depan yang lebih baik bagi Israel dan Palestina. Meskipun perang dua tahun antara Israel dan Hamas menimbulkan kekerasan, cooper tetap berharap solusi yang seimbang.

BoP yang dipimpin Trump awalnya direncanakan sebagai kelompok kecil pemimpin dunia untuk mendukung damai di Gaza. Namun, Trump memperluas visi dewan sebagai mediator konflik global. Meskipun lebih dari 20 negara menerima undangan, mitra dekat AS belum bergabung.

Pertemuan DK PBB juga membahas gencatan senjata sejak 10 Oktober. Perwakilan masyarakat sipil Israel dan Palestina hadir untuk pertama kalinya. Hiba Qasas dan Nadav Tamir sepakat bahwa solusi dua negara adalah jalannya untuk mengakhiri konflik. “Israel tidak bisa tetap menjadi tanah air demokratis bagi Yahudi jika Palestina tidak memiliki tanah air sendiri”, ujar Tamir.

Kepala politik DK PBB, Rosemary DiCarlo, menekankan bahwa ini adalah momen penting. Dia juga mengecam tindakan Israel di Tepi Barat sebagai “anekasi bertahap”.

Beberapa gencatan senjata berjalan, termasuk Hamas membebaskan sandera dan peningkatan bantuan kemanusiaan. Namun, tantangan besar tetap ada: penyebaran pasukan keamanan, pelucutan senjata, dan rekonstruksi Gaza. Trump berkomitmen menyalurkan USD5 miliar untuk proyek ini. Indonesia menyatakan siap dikerahkan 8.000 pasukan TNI untuk misi di Gaza.

Editor: Yuniman Farid

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan