Bima Arya Menjadi Tata Kelola MBG yang Terukur, Terkoordinasi, dan Terintegrasi

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Wamendagri Bima Arya Sugiarto terus mengulang penekananannya bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dijalankan dengan pendekatan terukur, terkoordinasi, dan terintegrasi di level pusat dan daerah. Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki 17 tugas krusial dalam mendukung MBG, seperti penguatan sistem keamanan pangan, pendataan penerimaan, serta edukasi kesehatan. Hal ini berlandaskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 yang mengatur mekanisme penyelenggaraan program ini.

Kemendagri sedang menyelesaikan Surat Edaran (SE) sebagai panduan teknis bagi Pemda untuk menjalankan peran mereka secara lebih terstruktur. SE ini juga bertujuan mencegah tumpang tindih kewenangan antarlembaga serta mendorong kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bima menyoroti bahwa SE akan fokus pada penguatan Sistem Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2026, serta penguatan rantai pasok bahan pangan.

Di bidang kesehatan, Pemerintah menekankan pemantauan rutin status gizi anak. Bima meminta mekanisme teknis pengawasan disinergasikan dengan terkait, seperti Dinas Kesehatan atau program cek gratis. “Kita harus memastikan pengawasan bisa dilakukan secara berkala, misalnya setiap tiga bulan,” kata ia.

Koordinasi dengan APBD juga diperkuat melalui pemasangan subkegiatan, kode akun, dan tata kelola anggaran. Bima memastikan target MBG sejalan dengan rencana anggaran daerah. Selain itu, keteladanan OPD, sektor swasta, masyarakat, hingga koperasi merah putih diperlukan untuk menjaga kualitas dan kuantitas bahan pangan.

Menggerakkan sinergi antarlembaga dan masyarakat menjadi kunci kesuksesan MBG. Kolaborasi ini bukan hanya untuk kesehatan, tetapi juga untuk pemberdayaan ekonomi dan pendidikan. Bima mengakui, implementasi terarah MBG membutuhkan komitmen dari semua pihak, mulai dari pemimpin daerah hingga masyarakat.

Pertama, konsistensi dalam eksekusi MBG bisa menjadi fondasi bagi kesuksesan program ini. Kedua, partisipasi OPD dan masyarakat dalam pengawasan bisa meningkatkan kualitas layanan. Terakhir, manfaat MBG tidak terbatas pada kesehatan, tetapi juga menjadi platform untuk kemajuan sosial dan ekonomi. Semua pihak harus bersinergi untuk menjalankan MBG dengan maksimal efektivitas.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan