Pemerintah Kota Tasikmalaya tetap menghadapi tantangan terkait pencairan anggaran rekanan kategori P1. Beberapa pihak mengkritik prosesnya, menganggap ada praktik pilih-pilih. Kepala BPKAD, Tedi Setiadi, menolak klaim tersebut, menyatakan bahwa mekanisme pembayaran sudah transparan. Dinas yang keterlambatan membayar dapat meminta keberatan melalui prosedur resmi.
Tedi menjelaskan bahwa proses pencairan dipotuskan berdasarkan kelembagaan administrasi dan tahapan yang harus dilaksanakan oleh SKPD. Contohnya, Dinas yang demikian dibutuhkan dokumen lengkap seperti DPA dan penawaran ke BPKAD. Hal ini, kata Tedi, bukan karena kecurigaan terhadap pembayaran, melainkan karena kelengkapan prosedur.
Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Teni Nurhayati, juga mendukung penilaian Tedi. Ia menekankan pembayaran dilakukan sesuai arahan pimpinan dan kemampuan anggaran. Meski idealnya semua SKPD dibayar secara merata, dalam praktiknya prioritas diberikan kepada yang lebih urgen.
Data terbaru menunjukkan bahwa sekitar 40% SKPD sudah menerima pembayaran. Anggaran total berjumlah Rp103 miliar, namun tidak seluruhnya dikembangkan sebagai dana bebas. Rp30 miliar adalah dana spesifik, sisanya untuk pembayaran tambahan TPG. BPKAD telah mengalokasikan Rp21 miliar untuk P1, sisanya menunggu proses PAD dan DPPA.
Isu ini mengungkap kebutuhan peningkatan efisiensi administratif. Proses yang terlambat bisa mengganggu kebutuhan operasional di lapangan. Transparansi dalam alokasi dana menjadi kunci untuk menghindari ketidakpastian.
Banyak SKPD mungkin masih merasa tidak adil dalam pencairan. Namun, dengan ketatapan dari pihak terkait, sistem dapat diperbaiki. Meskipun ada kritik, implementasi prosedur resmi tetap menjadi solusi terbaik.
Setiap pemerintah harus memastikan dana mengalokasi sesuai kebutuhan. Proses yang terlambat sering kali mengakibatkan ketidakpastian bagi layanan publik. Transparansi dan ketatapan menjadi solusi yang efektif.
Pemerintah harus terus meningkatkan komunikasi dengan relater. Informasi yang jelas bisa mengurangi malahterimanya. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur, proses pembayaran bisa lebih cepat.
Layanan publik berharga dengan efisiensi administrasi. Kewajiban pemerintah adalah memastikan dana mengalokasi secara adil dan cepat. Hal ini memang menjadi tantangan, tetapi tidak tidak bisa dicapai.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.