Tinjau Pencairan Uang dalam Konteks Kas yang Masih Tebal di Kota Tasikmalaya

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

TASIKMALAYA, Thecuy.com – Saya terkejut saat membaca pernyataan awal. “Hihihi… P1… P2… P3…””

Tidaklah lucu. Tapi karena getir. Karena di balik tawa kecil, tersimpan kekhawatiran besar tentang pengelolaan uang lokal.

Pemenang anggaran tersebut adalah Nandang Suherman. Perhati anggaran dari Perkumpulan Inisiatif. Ia bukan baru dalam membaca APBD. Angka-angka adalah bahasa kehidupannya. Dan dari angka itu muncul kesengsuran awal.

Ia membuka cashflow Pemkot Tasikmalaya. Angkanya jelas. Sejauh 15 Februari 2026, sisa dana daerah masih sekitar Rp103 miliar. Pendapatan yang masuk dibanding belanja—selisihnya tetap ada di angka tersebut. Artinya, uang ada. Bukan nol. Bukan angka negatif.

Namun, kenapa pencairan harus ditunda-tunda? Sesuai Nandang, kalau di kondisi kas seperti ini masih terjadi pengkondisian pencairan—P1 menunggu, P2 menunggu, sampai P3—maka persoalan bukan teknis biasa. Itu menggambarkan ketidakpastian pejabat keuangan.

lebih khawatir lagi, katanya, kalau pencairan harus menunggu apa yang disebut “persetujuan politik”.

“Ia lebih parah,” ujarnya.

Karena pembayaran pekerjaan yang sudah selesai, bukan wilayah strategis. Ini wilayah teknis. Tidak perlu tafsir. Tidak perlu lobi. Tidak perlu sinyal. Sekadar bayar.

Apalagi, faktanya, sampai pertengahan Februari 2026, belum ada belanja program atau proyek fisik. Yang ada baru belanja barang dan jasa sekitar Rp3,65 miliar. Itu hanya 0,6 persen dari total APBD. Belanja rutin. Bukan pembangunan.

Kalau dalam kondisi seperti itu, mekanisme pembayaran masih terasa lelet, kata Nandang, berarti ada yang tidak beres dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Ia lalu ke pucuk birokrasi. Sekda Kota Tasikmalaya H Asep Goparullah, menurutnya, adalah “panglima” ASN. Sekda juga Ketua TAPD. Posisi ini bukan simbolis. Ia harus mengawasi aparat bawahnya. Jangan sampai ada yang “bermain sumput beling”, kata Nandang.

Penilaian Nandang terhadap Sekda masih normatif. Terlalu normatif. Terlalu hati-hati. Belum terlihat kemauan atau inovasi nyata dari Ketua TAPD untuk meningkatkan kualitas belanja APBD.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan