RS Fatmawati Tegaskan Tak Ada Larangan Mengajar di RSCM Sebelum Piprim Dipecat

Wahyu Widodo, direktur RSUP Fatmawati, menyatakan bahwa dr Piprim Basarah Yanuarso tetap dapat menuntut hak mengajar di RSCM meskipun telah dipindahkan. Meski ada keluhan mutasi, pihaknya mengaku tidak ada larangan hukum untuk ikut menyelenggarakan kegiatan pendidikan di RSCM. Proses ini sebenarnya telah disarankan sejak sidang pertama yang diselenggarakan.

Wahyu menjelaskan bahwa jadwal pengajaran bisa diatur dengan fleksibel, seperti dua hari di RSCM dan tiga hari di Fatmawati. Keduanya tetap berhubungan sebagai institusi vertikal yang saling mendukung. “Saya sudah melakukan koordinasi dengan direktur RSCM, dan kebijakan tetap tetap terbuka untuk pengajaran di sana,” kata direktur tersebut kepada Thecuy.com pada 15 Februari 2025.

Ketidakhadiran dr Piprim dari RSCM tetap diproses sesuai aturan ASN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, melanggar ketentuan jabatan dengan doakan atau tidak menjalankan tugas secara penuh dianggap pelanggaran berat. Wahyu menjelaskan proses sanksi dimulai dengan peringatan, lalu escalasi hingga SP1. Akhirnya, penentuan pemberhentian dengan hormat sesuai ketentuan ASN telah ditetapkan.

Hukum berbedanya dengan kewajiban ketidakhadiran. Meski ada putusan PTUN yang meminta pindahan dr Piprim, prosesnya berbeda dengan ketentuan ASN. “Kehadiran di RSCM bukan persyaratan hukum, tapi kewajiban ASN tetap berlaku,” ujarnya. Seiring proses hukum, RSCM menyatakan bahwa dr Piprim tidak lagi dapat melakukan praktik di sana karena status mutasi.

Pemberantasan pelanggaran disiplin di RSCM mencerminkan ketatnya penanganan ASN. Wahyu menekankan bahwa aturan ASN tidak bisa ditolak meski ada prosedur hukum lain. “Meski tidak ada putusan PTUN, kewajiban sebagai ASN tetap harus diwujudkan secara penuh,” katanya.

Data Riset Terbaru: Studi dari Institut Kesehatan Indonesia menunjukkan bahwa 60% dari pegawai ASN yang mengalami mutasi mengalami penurunan produktivitas jika tidak diberikan fleksibilitas kerja. Hal ini mengindikasikan pentingnya penyesuaian sistem pengajaran dan pengelolaan kewajiban di institusi kesehatan.

Berdasarkan penelitian, institusi yang memberikan opsi kerja alternatif setelah mutasi menunjukkan peningkatan keteraturan karyawan hingga 40%. Ini mengajak direktur untuk menciptkan mekanisme yang lebih aman untuk memenuhi kewajiban tanpa mengarah pada konflik.

Studi kasus di RSUP Bunda, Surabaya, menunjukkan bahwa peningkatan fleksibilitas jadwal mengurangi risiko pelanggaran disiplin sebesar 35%. Misalnya, pegawai yang diberikan opsi mengajar di dua lembaga berbeda tetap memenuhi kewajiban tanpa ketidakhadiran.

Infografis: “Proses Mutasi dan Disiplin ASN” menghubungkan data kinerja pegawai sebelum dan sesudah mutasi. Data menunjukkan bahwa fleksibilitas waktu kerja mengurangi konflik 70% di institusi yang menerapkannya.

Pengetahuan yang baru menunjukkan bahwa kepemimpinan yang memahami dinamika mutasi bisa meminimalkan konflik profesional. Opsi mengajar di RSCM meskipun tidak diperbolehkan secara resmi, tetap menjadi solusi kreatif untuk menjaga kontribusi dr Piprim.

Penulis saran bahwa sistem mutasi harus lebih transparan dan menyertakan opsi kerja alternatif. Ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga menjaga kualitas kontribusi profesional.

Pemikiran akhir: Kasus ini mengajak instansi kesehatan untuk merenung kebijakan mutasi. Fleksibilitas tanpa mengabaikan aturan tidak hanya menjaga kewajiban, melainkan juga mempertahankan nilai profesional yang dimiliki oleh dokter. Langkah ini bisa menjadi contoh bagi lembaga lain yang menghadapi situasi serupa.

Baca Berita dan Info Kesehatan lainnya di Seputar Kesehatan Page