APBD dan Proses Antrean di Stasiun Kereta Api: Ujian Transparansi di Tasikmalaya

Parafrasi Artikel

Kota Tasikmalaya kini merasakan pertanyaan yang semakin menggelan di masyarakat: di mana sebenarnya hak operasional yang dimiliki wakil kepala daerah? Hak ini bukan sebagai tabungan pribadi atau bonus RT, tapi sebagai mekanisme operasional yang wajib dipertahankan. Pewarisan anggaran pakaian, gaji, dan tunjangan yang diterima oleh jabatan menjadi sorotan publik.

Seperti yang disebutkan dalam sebuah peristiwa, Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra, melamar anaknya dengan cara sederhana: naik kereta api tanpa rombongan atau protokol formal. Peristiwa ini membingungkan karena budaya aji mumpung yang sering menghargai kelebihan. Jadi, keadaannya di stasiun menjadi ujian bagi pencitraan jabatan—bukan di ruang VIP, tapi di antrean umum.

Diky sendiri menjelaskan gaya hidupnya sebagai cerminan bagi bawahannya. Jika pemimpin hidup wah, maka pejabat akan bersuku-suku menjadi lebih mewah. Sebaliknya, jika memilih sederhana, masyarakat tetap akan memperhatikan. Namun, keadaannya ini membuka pertanyaan baru: kalau tidak menggunakan fasilitas jabatan, apakah dana tersebut dialihkan untuk kebijakan sosial atau benar-benar habis?

Anggaran negara bukan hanya simbol moral, tapi juga ketentuan dalam dokumen APBD. Jika tidak digunakan, wajib dipulangkan ke kas daerah. Kesederhanaan pribadi memang positif, tapi tidak boleh mengubah menjadi kabut administratif.

Diky juga menolak bantuan pribadi dari ASN yang tidak jelas asalnya. Ia menganggap memanfaatkan kekuasaan untuk keluarga sebagai bentuk pencurian, baik bagi dunia maupun akhirat.

Pertanyaan masyarakat mengarahkan kritik sosial. Bisanya kejujuran pejabat hanya terang melalui gaya hidup glamor? Seperti yang disebut, masyarakat masih cenderung curiga terhadap pejabat yang tidak tampak mewah.

Secara umum, kasus ini menunjukkan bahwa transparansi dan keutamaan etis dalam pemberdayaan jabatan adalah kuncinya. Jika pemimpin memilih sederhana, masyarakat akan lebih percaya. Namun, ini harus disertai dengan alasan jelas tentang penggunaan dana negara.

Penutup
Kesederhanaan bukanlah penyalahgunaan, tapi kejujuran yang harus disertai dengan ketangguhan. Sebagai masyarakat, kita harus mengingatkan pejabat bahwa kehalusan yang benar adalah yang dapat dipercaya, bukan yang terlihat mewah. Keterbukaan dalam pengelolaan dana negara bukan lagi pilihan, tapi wajib bagi kesempurnaannya.

Baca juga Berita lainnya di News Page