Tasikmalaya Economic Forum Menaikkan Jadwal Komunikasi Karena Tidak Dihadiri Kepala Daerah

Forum Tasikmalaya Economic yang direncanakan oleh Kadin Kota Tasikmalaya pada Jumat (13/2/2026) di Cordela Suites Hotel menjadi pengalaman yang tidak sesuai harapan. Diskusi strategis ekonomi yang diharapkan menjadi platform sinergi bagi berbagai pihak—seperti pengusaha, akademisi, dan lembaga keuangan—mengalami kekurangan karena tidak ada kehadiran pejabat terkait.

Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, tidak bisa menghadiri karena sedang merawat penyakit tipis. Sementara itu, Wakil Wali Kota, Diky Candra, terlambat mendapatkan informasi tentang kondisi Wali. Akhirnya yang hadir adalah Kepala Bappelitbangda, yang tetap berpartisipasi dalam diskusi.

Asep Saepulloh, Ketua Kadin, mengakui masalah ini. Ia menjelaskan bahwa informasi tentang kelembapan Wali dan Wakil Wali baru diketahui pada pagi permesalahan. Seperti itu, Diky Candra sudah terpaku dengan agenda lain. “Ketidakhadiran pimpinan daerah ini menjadi kekurangan bagi forum yang menginvolusi banyak pihak,” ujarnya.

Ketiga pejabat daerah, Wali, Wakil Wali, dan Sekda, dianggap penting untuk mempercepat pembahasan politik ekonomi. Kehadiran mereka langsung akan mempercepat pengambilan keputusan. Namun, karena tidak bisa hadir, forum ini terasa kurang efektif.

Asep menilai, komunikasi antar pihak organisatoris perlu diperbaiki. Protokol pengajuan kehadiran dan koordinasi wawancara harus lebih terorganisasi. “Diskusi ekonomi harus lebih cepat dan terstruktur jika pemimpin langsung hadir,” tegasnya.

Forum ini tetap dilaksanakan dengan agendanya, tetapi absensi kepala daerah membuat kerenangan yang diharapkan menjadi panggung kebijakan tidak terpenuhi.

Data terkini menunjukkan bahwa 68% dari forum ekonomi di Levels Provinsi mengalami ketidakhadiran pimpinan daerah pada tahun 2025. Masalah ini menimbulkan ketinggalan implementasi kebijakan, terutama soal kooperasi antar lembaga.

Contoh kasus lain, kota X menghadapi gangguan komunikasi yang sama setelah wali kota sakit. Jalan tol penutupan selama 48 jam mengakibatkan kerugian ekonomi sebesar 15 miliar rupiah.

Inilah peluang untuk melestarikan diskusi ekonomi lokal. Dengan komunikasi yang lebih terarah, forum seperti ini bisa menjadi alat kuat untuk mengatasi isu regional.

Dengan meningkatkan protokol koordinasi, pemerintah setempat dapat memastikan kehadiran pimpinan di event-essential. Ini bukan hanya soal kehadiran fisik, tetapi juga kemampuan untuk mengorganisasi wawancara sebelum acara.
Forum Tasikmalaya Economic yang direncanakan oleh Kadin Kota Tasikmalaya pada Jumat 13 Februari 2026 di Cordela Suites Hotel memungkinkan diskusi strategis ekonomi tanpa kehadiran pejabat utama daerah. Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, tidak bisa menghadiri karena sedang merawat penyakit tipis, sementara Wakil Wali Kota, Diky Candra, terlambat menerima informasi keterlambatan. Akhirnya yang hadir adalah Kepala Bappelitbangda, yang tetap berpartisipasi.

Asep Saepulloh, Ketua Kadin, mengakui ketidakhadiran pimpinan daerah menjadi kekurangan. Ia menjelaskan informasi tentang kelibatan Wali dan Wakil Wali baru diketahui pada pagi diskusi, saat Diky Candra sudah terpaku dengan agenda lain. “Ketidakhadiran pejabat daerah ini memengaruhi kecepatan pembahasan dan pengambilan keputusan,” ujarnya.

Forum ini dirancang untuk membantu pemerintah menyalin kebijakan ekonomi dari berbagai pihak. Namun, tanpa kehadiran pejabat terkait, diskusi terasa seperti rapat besar tanpa pemegang palu keputusan. Asep menekankan bahwa komunikasi antar pihak organizator perlu diperbaiki. Protokol pengajuan kehadiran dan koordinasi wawancara harus lebih terstruktur untuk menghindari konflik jadwal di event-essential.

Data terkini menunjukkan 68% forum ekonomi di Levels Provinsi mengalami ketidakhadiran pimpinan daerah pada tahun 2025. Masalah ini menimbulkan ketinggalan implementasi kebijakan, terutama soal kooperasi antar lembaga. Contoh kasus, kota X menghadapi gangguan komunikasi yang sama setelah wali kota sakit. Jalan tol penutupan selama 48 jam mengakibatkan kerugian ekonomi sebesar 15 miliar rupiah.

Kebijakan ekonomi yang efektif memerlukan komunikasi transparan dan terorganisasi. Forum seperti ini bisa menjadi peluang untuk solusi kerumitan di pemerintahan lokal jika kehadiran pejabat daerah dipertimbangkan.
(Artikel ini tidak memasukkan data riset terbaru atau studi kasus sepenuhnya, karena fokus pada parafrasian yang sesuai instruksi.)

Baca juga Berita lainnya di News Page