Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan bahwa reformasi birokrasi merupakan pilar utama dalam membangun negara yang kuat dan bertanggung jawab. Kata-katanya disampaikan saat memberikan presentasi dalam acara SAKIP dan Zona Integritas Award 2025 di Jakarta pada hari ini.
Rini menyatakan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah menjadi alat penting untuk menghubungkan perencanaan, pelaksanaan program, hingga dampak yang terlihat masyarakat. Reformasi birokrasi disyaratkan sebagai mesin yang mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional. “Reformasi birokrasi adalah dasar yang kuat untuk membangun negara yang lebih kuat. SAKIP menjadi fondasi agar kebijakan pemerintah bisa langsung memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Rini dalam keterangan tertulisnya Rabu (11/2/2026).
Selain itu, Rini mengingatkan bahwa keberlangsungan peradaban tergantung pada kualitas birokrasi. Birokrasi yang baik akan memperkuat kapasitas negara, memastikan kebijakan diimplementasikan secara konsisten dan adil, meningkatkan layanan publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. “Birokrasi harus responsif dan fokus pada kebutuhan masyarakat. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari anggaran, tetapi juga dari pilihan layanan yang nyata di lapangan,” menambahkan Rini.
Reformasi birokrasi Indonesia telah masuk fase transformasi digital sebagai dasar governance berbasis manusia. Digitalisasi layanan publik untuk masyarakat dan kepegawaian terus dipersiapkan agar lebih cepat, tepat, dan inklusif. Upaya ini menjadi fokus utama hingga 2029.
Hasil evaluasi SAKIP tahun 2025 menunjukkan peningkatan kinerja yang konsisten di semua level pemerintahan. Nilai SAKIP kementerian/lembaga mencapai 73,61, pemerintah provinsi 69,05, dan pemerintah kabupaten/kota 64,89. Melalui SAKIP, pemerintah memastikan setiap anggaran yang dibelanjakan bisa dipertanggung jawabkan dan memberikan manfaat nyata.
Untuk penguatan integritas, Rini menekankan pentingnya pembangunan Zona Integritas (ZI) untuk membangun budaya kerja bersih. Setiap instansi pemerintah yang berpartisipasi akan menjadi contoh praktik yang bisa direplikasi. Pada 2025, 297 instansi dan 133 unit kerja berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih (WBBM).
Ke depan, Kementerian PANRB akan mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) untuk memperkuat kerja sama antar-instansi. Rini mengajak penerima penghargaan SAKIP dan ZI tetap konsisten, menjadi contoh, dan menjadi agen perubahan di instansinya. “Kolaborasi bukan lagi pilihan. Program prioritas nasional harus didukung secara bersama untuk mencapai hasil yang berdampak,” tutupnya.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.