KemenHAM Kunjungi Tasikmalaya, Child Grooming Content Creator Menafordakan Perlindungan Anak

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Tasikmalaya, Radar Tasikmalaya—Kasus dugaan child grooming yang menyangkut content creator dengan sejenis SL telah menjadi fokus Kementerian HAM Jawa Barat. Pada Selasa (10/2/2026), tim KemenHAM Jabar menghadiri kunjungan kerja di Kantor UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Tasikmalaya untuk memverifikasi klaim pelanggaran HAM terhadap anak.

Kunjungan ini bertujuan bukan hanya untuk salam dari pihak birokrasi, tetapi juga untuk mendukung proses hukum yang sedang berlangsung melalui kolaborasi dengan Polres Tasikmalaya. Tim KemenHAM juga memastikan kondisi pemulihan korban di UPTD PPA.

Kepala Bidang Pelayanan KemenHAM Jabar, Nurjaman SH MH, menjelaskan bahwa prioritas pertemuan ini adalah koordinasi antarlembaga. “Kami fokus pada kerja sama yang efektif antara polisi, UPTD, dan organisasi non-profit yang mendampingi korban,” ujarnya.

Meskipun pelaksanaan langkah-langkah dari Pemkot Tasikmalaya, kuasa hukum, dan NGO telah dihargai, kasus ini memerlukan pendekatan lebih luas. Nurjaman menekankan bahwa penanganan korban tidak bisa tergantikan dengan tindakan hukum saja.

„Kami memastikan kerja sama antarlembaga sudah berjalan, termasuk dukungan dari kuasa hukum dan NGO,” ujarnya. Namun, tantangan utamanya adalah memastikan pendampingan jangka panjang, seperti penyediaan rumah aman untuk korban atau sosialisasi perlindungan anak sejak dini.

KemenHAM Jabar menyarankan sinergi antara pemerintahan, keluarga, dan komunitas untuk mencegah kasus serupa. Pendidikan masyarakat, terutama melalui keluarga dan lingkungan agama, dianggap kritis dalam menciptakan lingkungan yang aman.

Bagi masyarakat, pentingnya kesadaran dini tentang tanda-tanda child grooming dan kolaborasi antarpegawai untuk melindungi anak. Langkah lanjutan bisa mencakup pembangunan fasilitas perlindungan atau program edukasi yang lebih intensif.

Kesalahan dalam melindungi anak tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap instansi berwenang. Jadi, kehadiran terus-menerus dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, menjadi kunci mencegah kekerasan terhadap anak.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan