Gus Ipul & Rieke Diah Pitaloka Mendukung Pemrosesan Data Digital

Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor Kemensos. Mereka membahas pentingnya data akurat dalam mendukung program bantuan sosial dan pemberdayaan. Gus Ipul, sapaan Rieke, menyatakan bahwa pertemuan ini bertujuan memastikan data nasional tetap terperbaikan.

“Kami akan terus berusaha meningkatkan keakuratan data,” kata Gus Ipul di Kanum Kementerian Sosial. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang dikelola BPS dan dikembangkan bersama Kemensos, menjadi pokok semua kebijakan pemerintah. Gus Ipul menekankan bahwa data dinamis, sehingga perlu pemutakhiran berkala dan partisipasi masyarakat serta pemerintah.

Program bantuan sosial akan lebih efektif jika data bersih. Gus Ipul menjelaskan bahwa verifikasi data telah dimulai dari tingkat desa. “Mulai dari tingkat terdekat, kita berusaha memastikan data benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat,” ujarnya. Proses ini bertujuan mencegah kebingungan masyarakat saat ada perubahan data.

Rieke Diah Pitaloka memperhatikan bahwa data yang tidak akurat sering menjadi tantangan. Data yang tepat dan relevan menjadi dasar kebijakan, terutama dalam bidang kesejahteraan sosial. “Kebijakan berbasis data harus menjadi arus utama pemerintahan,” katanya. Pemerintah Prabowo telah menekankan pentingnya ini sejak awal, sehingga data menjadi pengaruh utama dalam pembuatan kebijakan.

Proses penguatan data ini membutuhkan kerja sama antarlevel pemerintah dan partisipasi rakyat. Gus Ipul menekankan bahwa sosialisasi data harus dilakukan bersama pemerintah daerah dan wakil rakyat. “Ini adalah pembelajaran bagi kita semua,” ujarnya.

Data yang akurat bukan hanya soal angka, tetapi juga kepastian dalam pengambilan keputusan. Rieke menekankan bahwa data-driven menjadi keharusan untuk menjalankan pasal 33 UUD 1945. “Data harus menjadi alasan utama kebijakan pemerintah,” katanya.

Keseluruhan diskusi menyoroti bahwa data social harus dinamis, akurat, dan terpadu dalam semua program pemerintah. Gus Ipul dan Rieke sepakat bahwa kerja pesat untuk memperbaiki data akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Data yang tepat membuka jalan untuk kebijakan yang lebih inklusif. Program pemberdayaan akan lebih tepat jika didasari oleh data yang benar. Rieke merajut bahwa dengan data yang akurat, pemerintah bisa mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien.

Pemerintah dan masyarakat harus terus berkolaborasi. Partisipasi rakyat dalam verifikasi data menjadi kunci. “Tidak hanya pemerintah yang harus berani, rakyat juga harus sadar dan membantu,” kata Gus Ipul.

Kebijakan berbasis data bukan hanya soal teknologi, tetapi juga kepemimpinan dan keimanan. Rieke menilai bahwa pemerataan akses data menjadi tantangan yang harus dihadapi. “Data harus menjadi hak setiap warga,” katanya.

Pembangunan nasional membutuhkan data yang tepat. Data tidak hanya untuk statistik, tapi juga untuk menciptakan kebijakan yang berdampak nyata. Rieke dan Gus Ipul berharap ini menjadi momen penting bagi Indonesia.

Data yang akurat adalah fondasi kebijakan sosial. Tanpa data yang benar, program pemerintah bisa menjadi sembunyi. Gus Ipul menekankan bahwa verifikasi data harus dilakukan secara berkala. “Data yang tidak terupdate bisa merugikan bagi rakyat,” ujarnya.

Kemensos dan BPS harus terus bekerja sama. Kemitraan antarlembaga menjadi faktor utama dalam memperbaiki data. “Kita tidak bisa mengacu pada data-daftar yang tidak teruji,” katakan Rieke.

Pemerintah Prabowo telah memberi impetus pada data-driven. Rieke melihat ini sebagai langkah positif. “Kami harus tetap berkelanjutan dalam upaya ini,” kata Gus Ipul.

Kesuksesan program sosial tergantung pada kualitas data. Data yang akurat membantukkan kebijakan yang tidak efektif. Rieke dan Gus Ipul berharap ini menjadi bahan untuk kebijakan yang lebih berkesan.

Data social harus dinamis dan terpadu. Pemerintah harus terus memperbarui data sesuai dengan kondisi dunia. Rieke menilai ini menjadi tantangan besar. “Data harus hidup, bukan statis,” katanya.

Pemberdayaan masyarakat membutuhkan data yang tepat. Program yang didasari oleh data yang tidak benar bisa mengarah pada kebiasaan. Gus Ipul menekankan bahwa data harus mencerminkan realitas.

Kemensos berperan penting sebagai leading sector. Rieke dan Gus Ipul berharap data akurat menjadi alasan utama dalam penguatan kebijakan sosial. “Data adalah acuan, bukan pilihan,” kata Rieke.

Proses pemutakhiran data membutuhkan waktu dan kepekaan. Pemerintah dan masyarakat harus bersikap aktif. Rieke menilai ini sebagai tantangan besar. “Data harus terus diperbarui, bukan sekali-offs,” katanya.

Data yang akurat membuka peluang untuk kebijakan yang lebih inclusi. Program pemberdayaan akan lebih tepat jika didasari oleh data yang benar. Rieke bersemangat untuk terus meningkatkan data.

Kebijakan berbasis data bukan hanya soal teknologi, tetapi juga kebijaksanaan. Rieke dan Gus Ipul berharap ini menjadi momen penting bagi Indonesia. Data yang tepat bisa menjadi solusi untuk masalah sosial.

Data harus menjadi dasar semua pembuatan kebijakan. Tanpa data yang benar, kebijakan bisa menjadi sembunyi. Gus Ipul menekankan bahwa verifikasi data harus dilakukan secara berkelanjutan.

Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memperbaiki data. Partisipasi rakyat dalam verifikasi data menjadi kunci. Rieke dan Gus Ipul berharap ini menjadi momen penting bagi Indonesia.

Baca juga Berita lainnya di News Page